PEKANBARU - Satuan Tugas (Satgas) Money Politik, hari ini diresmikan untuk mengawasi adanya potensi politik uang (money politic) yang dilakukan untuk memilih salah satu paslon sampai Pilkada Riau 2018. Satgas ini merupakan gabungan tim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan, yang diluncurkan setelah menggelar apel di halaman Mapolda Riau, Minggu sore, (24/6/2018).

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, Bawaslu Riau telah berkomitmen dengan dibentuknya satgas ini, tidak akan menutup mata dan mengecualikan upaya politik uang yang merupakan kejahatan demokrasi. Siapapun yang terindikasi melakukan politik uang harus segera dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Satgas Money Politik.

"Bawaslu sangat mengapresiasi sekali dengan hubungan dan sinergisitas bersama Polda Riau, Kejati, dan Pengadilan, serta pihak terkait lainnya sehingga terbentuknya Satgas Money Politic yang kita launching hari ini, langsung berangkat meninjau posko - posko Pilkada 2018. Kami berkomitmen, tidak akan menutup mata, tidak akan mempertimbangkan atau mengecualikan siapapun calon yang melakukan politik uang!" ujar Rusidi Rusdan.

"Hal itu sudah kami buktikan, dengan salah satu kasus yang sudah sampai di Pengadilan," ungkapnya.

Rusidi menjelaskan, Satgas Money Politic merupakan sinergisitas Bawaslu Riau bersama Mapolda, sebagai upaya antisipasi dan memperkuat pengawasan untuk mencegah kecurangan - kecurangan yang dapat merusak sendi - sendi demokrasi di Riau. Namun, pihaknya berharap, kecurangan tersebut tidak akan ditemukan di Riau.

"Kita berharap pengawasan dan Pilkada 2018 ini dapat berjalan dengan lancar. Satgas ini kita bentuk sebagai kehati - hatian dan pencegahan, tentu akan lebih baik jika semua paslon tidak ditemukan dan terindikasi curang," tuturnya. ***