SELATPANJANG, GORIAU.COM - Kemarin dalam reses Anggota DPR RI Wan Abu Bakar di Pulau Padang, banyak masyarakat Pulau Padang yang mengadu bahwa masih ada hak mereka yang belum dibayar oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Padahal, menurut PT RAPP, mereka telah memberikan sagu hati kepada pemilik lahan yang lahannya masuk dalam konsesi PT RAPP.

Sebagaimana disampaikan oleh Wan Muhammad Jakh Anza atau lebih dikenal dengan  Wan Jakh selaku SHR Manager RAPP, dan Marzum Hamid selaku Manager RAPP estate Pulau Padang, ketika ditemui GoRiau.com di Selatpanjang.

Menurut Wan Jakh, sejauh ini PT RAPP telah memberikan sagu hati mencapai 2000 hektar lebih kepada masyarakat yang mana lahan garapan atau kebunnya masuk ke area konsesi PT RAPP.

"Sagu hati adalah konpensasi atas biaya yang sudah dikeluarkan masyarakat saat mengolah lahan yang masuk dalam konsesi PT RAPP," ungkap Wan Jakh.

Namun, diakui Wan Jakh juga, dalam memberikan sagu hati kepada masyarakat itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Pemberian sagu hati ini sangat alot, karena selain harus memverifikasi lahan yang diklaim masyarakat, juga ditemukan tumpang tindih kepemilikan lahan yang diklaim. Namun ada juga warga yang mengatakan bekas betau (tempat mengumpulkan kayu Ilegal Loging) sebagai lahan garapannya dan itu juga diklaim agar mendapat sagu hati.

"Sudah 2000 Hektar lebih yang mendapat sagu hati. Tapi kita juga menemukan beberapa kendala di lapangan," tambah Wan Jakh lagi.

Kemudian juga dijelaskan, di Tanjung Gambar sudah ada 77 hektar yang telah dilakukan pembayaran sagu hati pada tahun 2010 yang lalu, dan sekarang diklaim lagi oleh kelompok yang mengaku pemilik sah. Sementara di Lukit ada sekitar 600 hektar yang kepemilikan tumpang tindih, dimana satu lahan bisa diklaim sebanyak 4 pemilik.

"Kita akan lebih hati-hati agar tidak ada klem dikemudian hari, sebab ini sudah terjadi," tambahnya lagi.

Selanjutnya Wan Muhammad mengatakan RAPP mencoba untuk meluruskan apa yang menjadi pertanyaan dan pemikiran masyarakat selama ini. Memang mereka mengaku untuk proses sagu hati ini cukup alot tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Kalau ada yang mengklaim, kita verifikasi suratnya, kita tinjau di lapangan apakah itu masuk kategori hutan, belukar, atau kebun. Kemudian kita ukur. Kalau hutan tidak dihitung, setelah semuanya memenuhi kita tanda tangan bersama, barulah berunding masalah harga, kemudian dibuat kesepakatan saguhati. Namun sebelum dibayar mereka harus membuat kebenaran administrasi ke notaris dan tim desa baru," jelas Wan Muhammad dan Marzum kepada GoRiau.com.

Sebelumnya Wan Abu Bakar mengaku banyak masyarakat Pulau Padang yang mengaku proses pembayaran sagu hati (yang dulu disebutkan ganti rugi lahan) belum klir. Sehingga Politisi PPP ini meminta Pemkab Kepulauan Meranti memediasi antara masyarakat pulau padang dengan PT RAPP untuk menyelesaikan semua permasalahan.(nti)