PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat adat dan pemanfaatannya DPRD Riau, Abdul Kasim mengungkapkan pihaknya sudah menuntaskan kerjanya sejak beberapa bulan yang lalu.

Kasim mengungkapkan, pembahasan tentang revisi Perda yang sebagian isinya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) ini sudah dituntaskan dan juga dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi sampai hari ini belum mendapat persetujuan dari Mendagri dan kita sudah menyusul kesana bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau," ujar Anggota Fraksi PKS DPRD Riau ini, Jumat (17/9/2021).

Adapun alasan dari Mendagri tidak menyetujui dikarenakan harus disesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Sehingga, DPRD Riau masih menungggu Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU tersebut.

"Perda tersebut sudah tuntas lebih kurang 3 bulan yang lalu tapi kita pada hari ini belum bisa mengevaluasinya, karena PP Cipta Kerja mengenai tanah ulayat ini belum dapat kita pahami," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengungkapkan saat ini ada dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum bisa disahkan meski sudah melalui tahap finalisasi. Dua Ranperda itu adalah Ranperda Pemberdayaan Ormas dan Revisi Perda Tanah Ulayat

Dikatakan Hardianto, dalam dua Ranperda itu belum memuat konsiderans UU Ciptaker, mengingat pembahasan dua Ranperda itu dilakukan sebelum pengesahan UU Omnibus Law atau UU Ciptaker.

"Hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada beberapa pasal yang disusun harus mengacu UU Ciptaker, minimal memasukkan UU Ciptaker sebagai konsiderans, dan proses itu memang ada di DPRD Riau," kata Hardianto, Rabu (7/7/2021).

Untuk diketahui, revisi Perda ini dilakukan menyusul pengabulan gugatan sejumlah LSM terhadap isi perda tersebut pada bulan April hingga Mei 2018 lalu.

Adapun dalam rekomendasi MA, Gubernur dan DPRD Riau diwajibkan mencabut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 10/2015 yang merugikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat.

Kedua Pasal Perda Nomor 10/2015 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan beberapa aturan yang lebih tinggi dan memberikan ancaman nyata terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan hak ulayatnya.

Pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengecualian terhadap penguasaan dan pengelolaan bahan tambang oleh masyarakat hukum adat dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan investasi.

Kemudian, pada Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 10/2015 yang juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bertentangan dengan aturan lebih tinggi karena tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan tanah ulayat sebagai sumber kehidupannya. ***