SELATPANJANG, GORIAU.COM - Realisasi keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih rendah, baru 39 persen sampai pertengahan Agustus 2014 ini. Atas keterlambatan ini Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) masing-masing terkesan saling melempar kesalahan.


Hal itu terlihat dalam rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014, Senin (11/8/2014) di Ballroom Afifa Jalan Banglas Selatpanjang.
Dalam rapat itu, terkesan SKPD dengan ULP saling tuduh karena banyaknya proyek kegiatan dan proyek belum juga diumumkan, apalagi dikerjakan. Seperti yang dikatakan Kepala Dinas PU Kepulauan Meranti, Anwar Zainal. Dia menyebutkan sudah menyampaikan pekerjaan proyek untuk di lelang oleh ULP.
"Kita sudah ajukan untuk dilelang. Namun belum diumumkan," sebutnya.
Hal senada juga disampaikan kepada sejumlah Kepala SKPD yang hadir.
Dalam kesempatan itu Ketua ULP, Aready MSi melaporkan bahwa  jumlah paket yang dilelang ada sebanyak 219 dengan total anggaran sebesar Rp 245 miliyar. Dari jumlah tersebut sebanyak 34 paket dilakukan kajian ulang, sebanyak 115 sudah tahapan pelelangan dan sisanya masih belum lengkap.
"Dalam minggu ini kita akan menuntaskan paket-paket diatas Rp 2,5 miliyar untuk di umumkan segera. Selain kekuarangan Sumber Daya Manusia (SDM), juga masih banyak pekerjaan yang tidak lengkap dan kita kesulitan untuk meminta SKPD agar dapat melengkapinya untuk proses lelang. Sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pelelangan sebelum dikerjakan nantinya," jelas Aready.
Aready juga berharap seluruh SKPD dapat pro aktif dalam mengawal proyek yang telah diajukan ke ULP untuk dilelang. Sehingga kekurangan berkas bisa segera dilengkapi nantinya. 
"Jangan setelah diserahkan ke kami lalu ditinggalkan begitu saja. Karena banyak kekurangan dari dokumen pelalangan yang tidak lengkap tidak dipenuhi lagi oleh SKPD. Sehingga kita mengalami keterlambatan dalam pelelangan," akunya.
Menanggapi itu, Asisten II Setdakab, Drs Suhendri meminta seluruh SKPD dapat meningkatkan koordinasi untuk satu tujuan bersama. Bukan saling menyalahkan. Sebab realisasi anggaran maupun kegiatan akan menjadi penilaian atas nama Pemerintah kabupaten oleh masyarakat, bukan nama personal Kepala SKPD. 
"Untuk itulah evaluasi ini kita laksanakan secara terus menerus. Sehingga koordinasi bisa terus ditingkatkan. Harusnya kita bisa saling mendukung, bukan saling menyalahkan," ingat mantan Kepala Bappeda Kepulauan Meranti itu.***