PEKANBARU - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan mempertanyakan absennya FKPMR dari daftar undangan untuk mengikuti pertemuan dengan Panitia Kerja (Panja) Migas DPR RI.

FKPMR, ujar Herwan, diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat Riau dari berbagai elemen, namun Syamsuar tidak memberikan porsi pada tokoh-tokoh ini untuk bisa memberikan masukan dalam hal pemanfaatan Blok Rokan ini.

Tak hanya tokoh, Syamsuar juga tidak memberikan undangan kepada para walikota dan bupati yang merupakan pemimpin di wilayah yang terdapat sumur minyak Blok Rokan.

"Seharusnya, Gubri membangun kebersamaan dengan mengikutsertakan komponen masyarakat yang terkait, lalu apa arti tagline Gubri 'Riau Bersatu'?. Tetapi faktanya Gubri selalu tidak melibatkan komponen masyarakat dalam membuat kebijakan strategis daerah ini, membangun Riau haruslah dengan collaborative governance ," katanya, Senin (8/3/2021).

Adapun dapat tersebut akan dilaksanakan di Balai Serindit, Aula Gubernuran, pada Selasa (9/3/2021) pukul 10 pagi dengan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Tim Panja Migas Komisi VII DPR RI dalam rangka pembahasan Blok Rokan di Provinsi Riau.

Dalam undangan yang ditandatangani oleh Plh Sekdaprov Riau, Masrul Kasmy tersebut, ada beberapa pihak yang diundang. Diantaranya, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait, Kementerian ESDM, PT Pertamina, PT CPI, PT PGN, SKK Migas, dan Tim Panja Migas.

Sebelum ini, Gubernur Riau juga tidak mengundang DPRD Riau dalam undangan rapat Panja Migas di Komisi VII DPR RI. Namun, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto tetap menghadiri rapat tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dia kepada masyarakat Riau. ***