PEKANBARU - Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Nila F Moeloek berpesan agar isu-isu kesehatan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Khususnya, soal beban penyakit di Provinsi Riau yang semakin tinggi.

Menkes memaparkan, bahwa dari tahun 1990 hingga 2017, sebanyak 70 persen masyarakat Indonesia akan menjadi beban negara dengan penyakit tidak menular, apalagi ditambah dengan populasi Lansia yang semakin tinggi. Di mana, secara nasional penyakit stroke naik 93 persen dan diabetes naik 157 persen.

"Kita lihat di Riau, nggak enak banget angkanya, stroke nya naik 185 persen, sakit jantung 241 persen, diabetes 358 persen," kata Menkes dalam rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Riau di Hotel Labersa Kampar, Riau, Senin (25/3/2019).

Menurutnya, bila angka ini terus naik, tentu saja akan memberi beban pada pengeluaran pelayanan kesehatan yang juga akan ikut naik. Oleh sebab itu, kegiatan promotif dan preventif yang merupakan implementasi program gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) harus selalu digalakkan dan digaungkan.

"Kenapa saya bicara seperti itu, karena perilaku, lingkungan, gangguan metabolik, ini penyebabnya semua, karena itu kita perlu promotif preventif," kata Nila.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menjelaskan, bahwa dalam rangka percepatan standar mutu sarana dan prasarana pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah memberikan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang telah diprogramkan sejak tahun 2016 hingga sekarang.

"Melalui Bankeu itu, kita bisa membangun 26 Puskesmas, pengadaan ambulance sebanyak 43 unit, pengadaan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 28 unit, alat kesehatan di berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu," kata Wagubri.

Di samping itu, ia pun sangat berterima kasih dengan adanya program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari Kementerian Kesehatan RI sebagai upaya memenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan agar Iebih berkualitas. Yakni, berupa 33 unit bangunan Puskesmas, 18 unit Puskesmas Keliling Roda Empat, pengadaan instalasi pengolahan air limbah Puskemas, serta pengadaan alkes di berbagai fasilitas kesehatan.

"Besar harapan kami untuk tahun depan alokasi DAK dapat dialokasikan Iebih besar lagi untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau," pintanya.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, Pemprov Riau telah mengakreditasikan Puskesmas di 147 Kecamatan, dari 100 Kecamatan yang ditargetkan pada tahun 2018.

"Untuk Puskesmas Rawat lnap, kita telah melaksanakan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebanyak 79 persen dari seluruh Puskesmas yang awalnya ditargetkan 75 persen di tahun 2018," urai Edy Natar.

Untuk pelayanan kesehatan rujukan, menunjukkan peningkatan capaian jumlah rumah sakit pemerintah yang terakreditasi dari target 17 rumah sakit pemerintah, terealisasi sebanyak 21 rumah sakit pemerintah atau sebesar 110,1 persen.

Sedangkan, untuk Rumah Sakit kabupaten/kota yang melaksanakan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) juga mengalami peningkatan pencapaian, yaitu sebesar 85 persen dari target awal sebesar 75 persen.

"Kita menyadari bahwa membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas tidaklah mudah. Berbagai masalah seperti keterbatasan tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga laboratorium (analis) di Puskesmas masih sering dirasakan," tutupnya. ***