JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan kericuhan demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ada dalangnya.

Bahkan, kata Prabowo Subianto, kericuhan demo tolak UU Cipta Kerja diyakini dibiayai Asing.

Contoh, demonstrasi di Jakarta pada Kamis (8/10/2020) lalu yang menyebabkan halte bus TransJakarta terbakar.

"Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Enggak mungkin seorang patriot mau bakar (fasilitas umum) milik rakyat," kata Prabowo dalam wawancara khusus yang dirilis DPP Partai Gerindra, Senin (12/10/2020).

Prabowo menceritakan, dirinya sempat terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, banyak mahasiswa yang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak di tengah pandemi Covid-19.

Dia pun menilai bahwa penggerak aksi demonstrasi ini tidak bertanggung jawab.

"Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi Covid-19," ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo mengapresiasi, para mahasiswa yang menggelar aksi memberikan akses agar mobilnya melewati jalan dan ada beberapa mahasiswa memberikan hormat.

"Ya masih banyak yang apa itu, dadah ke saya, lihat mobil saya. Anak-anak itu ada juga yang hormat"

"Jadi saya kira mereka itu niatnya baik anak-anak itu, tapi ada yang panas-panasin," ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak bersabar dan mempersilakan untuk melakukan uji materi atau judicial review atas UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi," kata dia.

Bantahan Mahasiswa Digerakkan Pihak Tertentu

Banyak pihak menilai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh dalam demo tolak Omnibus Law didalangi pihak tertentu.

Mendengar hal itu, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Remy Hastian membantah berbagai tudingan yang masuk.

Remy menilai tudingan pemerintah tentang adanya auktor intelektualis dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja adalah hal yang biasa.

Menurut dia, isu yang dilontarkan pemerintah itu adalah bagian dari upaya penggembosan gerakan mahasiswa saja.

"ada yang mensponsori, ini bagian dari penggembosan gerakan," kata Remy yang dikutip dari Kompas, Senin (12/10/2020). ***