JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meningkat di Indonesia. Ia meminta negara hadir dan mencari solusi jangka panjang yang berpihak pada rakyat.

“PHK bukan akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih maju dan bermartabat,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/5/2025).

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut, situasi saat ini adalah momentum untuk mendorong ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan produktif. Ia menilai, negara harus menciptakan iklim yang memungkinkan semua bentuk usaha rakyat tumbuh kompetitif di tengah tantangan global.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap fenomena PHK dan mencari formula yang tepat untuk memperbaiki ekonomi nasional. Ini hanya bisa tercapai jika negara tidak lepas tangan,” tegasnya.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah pekerja yang mengalami PHK sejak Januari hingga 23 April 2025 sudah mencapai 24.036 orang. Angka ini setara sepertiga dari total PHK sepanjang tahun 2024 yang mencapai 77.965 orang.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam rapat bersama Komisi IX DPR, menyebut bahwa angka PHK di awal 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tiga provinsi yang mencatat PHK tertinggi adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sementara sektor yang paling terdampak mencakup industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. ***