PEKANBARU – Pengelolaan anggaran daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menuai kritik. Andree Armilis, Peneliti Lingkar Studi Marpoyan Circle Indonesia (MCI) sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai ada disorientasi dalam penentuan prioritas kebijakan.

Hal ini disampaikannya kepada GoRiau.com, Rabu (15/1/2025).

Menurut Andree, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Karena itu, anggaran daerah seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembayaran gaji pegawai negeri dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik.

Namun, ia melihat Pemprov Riau saat ini cenderung salah arah dalam menentukan prioritas anggaran.

‘’Salah satu contoh konkret adalah alokasi dana hampir Rp100 miliar untuk pembangunan rumah sakit Polda. Meski proyek ini dianggap penting, pengalokasiannya kurang tepat, terutama ketika ada kebutuhan mendesak lain, seperti tunggakan pembayaran gaji pegawai negeri dan honorer,’’ ujar Andree.

Ia menambahkan bahwa pembangunan rumah sakit Polda sebaiknya dipertimbangkan kembali, terutama jika pembiayaannya bisa ditunda atau dialihkan kepada pihak lain.

‘’Anggaran daerah seharusnya lebih fokus pada layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat,’’ tegasnya.

Menurut Andree, proyek-proyek yang bukan menjadi tanggung jawab langsung pemerintah daerah hanya akan mengalihkan sumber daya dari kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini, katanya, berpotensi mengurangi efektivitas pemerintahan dan bahkan merugikan publik.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan perencanaan yang matang dalam pengelolaan anggaran daerah. ‘’Setiap dana yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat,’’ tambahnya.

Andree berharap Pemprov Riau mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendesak, seperti pembayaran gaji dan layanan publik, dengan pelaksanaan proyek-proyek besar. Menurutnya, ketidaktepatan dalam prioritas anggaran akan berdampak negatif pada masyarakat.

‘’Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggarannya. Dengan perencanaan yang lebih matang, setiap dana yang dialokasikan diharapkan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Riau,’’ pungkasnya. ***