PEKANBARU – Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Riau menyatakan sikap untuk mendesak supaya Pimpinan DPRD Riau bersikap bijak dalam menyikapi kekosongan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Riau.

6 Fraksi tersebut adalah Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem, Hanura). Keenam Fraksi mendesak agar segera dilakukan rapat paripurna rotasi AKD DPRD Riau.

Ketua Fraksi PDIP, Ma'mun Solihin mengatakan, lembaga DPRD Riau harus tetap berjalan, dan persoalan posisi jabatan di AKD, dia menyerahkan ke ketua partai.

"Jabatan itu biarlah jadi urusan ketua partai, biarlah mereka yang runding, kita di DPRD ini untuk eksekutor, bagaimana lembaga ini tetap berjalan," kata Ma'mun.

Ma'mun mengaku tak ingin menyalahkan sesiapa dalam keterlambatan rotasi AKD yang mestinya habis pada 11 April 2022 lalu. Namun, dia berharap Pimpinan DPRD Riau bisa segera menjadwalkan rapat paripurna.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari, mengatakan, banyak pembahasan yang tertunda karena kekosongan AKD ini. Dia berharap agar rotasi AKD segera dilakukan agar tidak banyak dikorbankan.

"Ini memang ruang fraksi, tapi pak Gubernur sudah menitipkan supaya semua terkoordinasi dengan baik. Kita mengharapkan ketegasan dari pimpinan," ujarnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Markarius Anwar, menyebutkan, ada banyak surat yang masuk ke DPRD Riau tapi belum bisa di follow up karena kekosongan AKD ini.

"Kita kecewa dengan pimpinan, dijadwalkan di Banmus Senin 11 April, tapi tak ada pembatalan, pimpinan mengabaikan jadwal itu. Pimpinan harus menjalankan amanah, itu cuma yang kita minta supaya kevakuman ini tak berlarut," katanya.

"Terus terang, kita beberapa hari ini tak melihat ada pimpinan DPRD Riau di kantor. Kalau begini terus, kita khawatir dengan penilaian masyarakat ke pimpinan," tambahnya.

Ketua Fraksi PAN, Sahidin, mengatakan, pihaknya patuh dan taat dengan PP 12/2018, sehingga Anggota DPRD Riau tidak bisa bekerja dan semua agenda menjadi tertunda. "Kita minta Tatib harus segera dijalankan, jangan ada yang tertunda lagi," katanya.

Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan, ada banyak orang pintar di dunia ini namun hanya sedikit orang bijak, sehingga dia berharap pimpinan DPRD Riau bisa menjadi orang yang bijak.

"Di Komisi itu bukan harus jadi ketua, kita pernah tidak menjadi ketua komisi, tapi kita masih bisa gerak kan, jadi kita minta pimpinan jangan hanya pintar tapi harus bijak. Kita sudah putuskan besok untuk Banmus dan dilanjutkan dengan rapat paripurna," terangnya.

Terakhir, Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, menyebutkan, saat ini Wakil Ketua I DPRD Riau, Syafaruddin Poti, sudah menandatangani undangan pelaksanaan Badan Musyawarah (Banmus) besok.

"Kita berharap besok tak tertunda lagi, besok harus clear seluruhnya. Cepat ambil sikap, jangan ada pembiaran sampai AKD kosong begini," tuturnya.

Ditanya terkait posisi dua fraksi lain, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, Ade Agus menyebut konferensi pers ini bukan membahas koalisi AKD, tapi hanya meminta ketegasan dari pimpinan DPRD.

"Kami ada 6 fraksi disini, kami ada disini dengan keresahan yang sama, mempertanyakan hal yang sama. Kalau fraksi lain, tanya mereka saja lah," tutupnya. ***