JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan kritik pedas terhadap besaran gaji pejabat negara di tengah rencana pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran. Ia secara terbuka mendukung wacana pemotongan penghasilan para menteri dan wakil menteri yang dinilainya sudah terlalu besar.

Dukungan tersebut muncul sebagai bagian dari skema penghematan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang sedang digodok pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal.

“Setuju, itu kan bagus. Gajinya sudah kegedean. Kalau itu (pemotongan gaji) bagus,” tegasnya, Jumat (20/3/2026).

Namun, Purbaya mengungkapkan tantangan berat dalam mendorong instansi pemerintah untuk berhemat secara mandiri. Alih-alih melakukan pemangkasan, banyak kementerian justru kedapatan menambah usulan anggaran saat diminta melakukan efisiensi. Kondisi ini memicu kemungkinan adanya intervensi langsung dari Kementerian Keuangan.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi yang sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya.

Ia merasa geram dengan kecenderungan para pimpinan instansi yang enggan memotong anggaran operasional mereka sendiri. Menurutnya, jika instruksi penghematan tidak diindahkan, maka pemerintah pusat yang akan menentukan besaran potongan secara sepihak.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Fokus efisiensi kali ini akan menyasar belanja-belanja yang dianggap tidak mendesak atau memiliki dampak rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya secara spesifik menyoroti kebiasaan rapat-rapat yang tidak memiliki urgensi jelas sebagai target pemangkasan.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macam-macam. Rapat tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” tambahnya.

Langkah berani ini diharapkan dapat menekan pemborosan kas negara dan memastikan setiap rupiah dialokasikan untuk program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.***