TEMBILAHAN- Sudah bertahun-tahun tidak ada langkah yang konkrit untuk perbaikan perkebunan kelapa masyarakat, sedangkan kondisinya semakin kritis, karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Riau mengusulkan pengguna Alokasi Dana Desa (ADD).

Tepatnya, pembuatan regulasi penggunaan ADD untuk perbaikan trio tata air di kebun-kebun milik petani yang ada di Negeri Seribu Parit ini.

Usulan itu, disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Inhil, Ferryandi baru-baru ini. Dimana Politisi Partai Golongan Karya itu mengatakan mendapatkan ide itu karena semua kebijakan untuk perbaikan kebun yang ada selama ini terbentur persoalan dana yang tidak memadai.

''Permasalahan masif harus dituntaskan secara masif, untuk itu dibutuhkan kemauan dengan wujud kebijakan nyata,'' ungkapnya.

Jika 25 atau 30 persen dari ADD digunakan untuk menuntaskan permasalahan ini, dikatakan Ferriyandi, dirinya sangat yakin penyelamatan kebun kelapa petani bisa tuntas dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun.

''Berikan hak penuh kepada desa, sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil hanya memantau dan memberikan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,'' sebut Ferriyandi.

Menanggapi hal itu, Bupati Inhil mengaku setuju dan akan mengupayakan pembuatan ADD agar bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa termasuk pembuatan trio tata air.

''Kita sepakat dengan ide tersebut, saya juga sudah mulai memerintahkan beberapa Kepala Desa terpilih untuk memprioritaskan hal ini,'' ujar Bupati saat diwawancarai usai membuka gelar TTG, Selasa (1/12/2015) kemarin.***