
TEMBILAHAN- Masyarakat miskin di Indragiri Hilir (Inhil), Riau, tak bisa lagi mendapatkan pengobatan gratis, pasalnya, kuota BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil sudah penuh.
Hal ini tentu saja sangat memberatkan masyarakat yang benar-benar miskin, pasalnya mereka harus menjadi peserta mandiri di BPJS Kesehatan.
''Ia kuota sudah penuh, meskipun masuk usulan ke kita, kita tetap rekomkan ke BPJS Kesehatan, tapi mereka ya jadi peserta mandiri, bukan yang Peserta Bayaran Iuran,'' jelas Saiful Kelana, Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Inhil kepada GoRiau.com, Senin (25/9/2017).
Untuk mengatasi permasalahan itu, dijelaskannya saat ini tengah dilakukan verifikasi data terkait kepesertaan BPJS PBI yang kuotanya sudah penuh, karena disinyalir banyak masyarakat mampu yang ikut terdaftar menjadi penerima iuran di BPJS Kesehatan.
''Yang jelas data pertama itu bukan kita yang lakukan, sekarang makanya dilakukan verifikasi ulang, jadi yang terbukti masyarakat mampu, kita batalkan kepesertaannya,'' lanjutnya.
Ia pun menambahkan, proses verifikasi akan rampung menjelang akhir tahun 2018 ini.
''Saya tidak tahu pasti berapa persen sudah hasil verifikasi di lapangan, yang jelas bulan November ini akan selesai,'' tukasnya
Untuk diketahui, per Juli 2017, jumlah peserta BPJS PBI dari APBD Inhil dan sharing dana APBD Provinsi Riau sebanyak 142.991 jiwa, dengan besaran iuran Rp23 ribu per jiwa perbulannya.(ayu)