PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Inhu-Kuansing, Mardianto Manan, mengungkapkan saat ini DPRD Riau tengah membentuk Pantia Khusus (Pansus) untuk mendalami laporan-laporan masyarakat terhadap PT Duta Palma Nusantara (DPN) di Kuansing.

Dikatakan Mardianto, Pansus ini digagas oleh Anggota DPRD Riau lainnya, Marwan Yohanis, dan sejumlah Anggota DPRD Riau sudah menyepakati pembentukan Pansus ini.

Selama ini, lanjutnya, persoalan konflik Duta Palma dengan masyarakat hanya ditangani oleh Komisi II saja. Dia menilai, Duta Palma kurang menghargai Komisi II. Namun, jika semua Anggota sudah bersatu, dia yakin DPRD Riau akan semakin kuat.

"Nanti setelah Pansus ini disepakati, fraksi-fraksi akan menunjuk anggotanya untuk masuk Pansus ini, ya saya berharap bisa masuk dalam Pansus itu," kata Politisi PAN ini, Selasa (14/9/2021).

Pansus ini, tegas Mardianto, nantinya akan mengobrak-abrik semua dokumen yang dimiliki oleh DPN. Sebab, persoalan ini sudah menjadi atensi baik Gubernur Riau maupun Kementerian ATR.

"Pak Poti (Wakil Ketua DPRD Riau) juga menyampaikan persoalan ini ke Kementerian ATR dan Gubernur Riau, ada dukungan secara lisan dalam pembentukan Pansusnya. Laporan-laporan semua sudah kita inventarisir," imbuhnya.

Mardianto menjelaskan, kisruh ini bermula dari adanya surat ultimatum dari Duta Palma ke masyarakat yang memiliki lahan di lingkungan HGU Duta Palma agar menjual lahannya ke Duta Palma senilai Rp 70 juta per hektar. Ditegaskan, Jika sampai tanggal 31 Agustus 2021 tidak dijual maka akses akan ditutup.

Masyarakat pun merasa heran dengan imbauan tersebut karena sudah lama mendiami wilayah dan menolak untuk menjual tanahnya.

"Sapinya di sana, kebunnya di sana, mereka tentu tidak mau jual," ungkap Mardianto.

Ia menjelaskan, kawasan kebun warga di empat desa, Siberakun, Ujung Tanjung, Kopa, dan Kalimanting yang sebelumnya bisa dilewati kini digali parit oleh PT. Duta Palma dan memutus akses.

Terkait hambatan jalan ini, Manager Legal DPN, Muhammad Afdhol sudah menjelaskan bahwa penutupan tersebut dilakukan karena perusahaan mengantisipasi hilangnya buah sawit maupun aktivitas PETI. ***