JAKARTA - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid kecewa atas sikap Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, yang menyalahkan santri saat kembali ke pondok pesantren di Ponorogo yang tidak melengkapi diri dengan surat keterangan rapid test.

Jazilul Fawaid memahami aturan di Kota Reog yang mengharuskan para santri yang kembali ke pesantren agar melengkapi diri dengan surat keterangan rapid test. "Tapi jangan seolah-olah menyalahkan santri, orangtua santri, dan pengasuh pesantren," ujarnya, Minggu (12/7/2020). 

Menurut Wakil Ketua Umum PKB itu, untuk ukuran orangtua santri, melakukan rapid test untuk anaknya, disebut tidak mudah dan tidak murah. "Biayanya hampir Rp400.000 an per anak," ungkapnya.

Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil ini berani mengatakan demikian sebab dirinya tahu dari 3 keponakan yang nyantri di Pesantren Gontor tersebut. Di mana mereka diminta biaya rapid test dan bayar bis rombongan.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu berharap, Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak hanya memberi imbauan, namun juga harus membantu para santri. Semestinya kata Gus Jazil, para santri dibantu, disubsidi, bahkan digratiskan dalam masalah rapid test.

Hal demikian disebut Gus Jazil bukan mengada-ada karena di tengah pandemi Covid-19, pendapatan para wali (orangtua) santri menurun. Di sisi yang lain pengeluaran untuk anaknya bertambah bila adanya kewajiban untuk rapid test dengan biaya sendiri. "Belum lagi dengan kebutuhan lain seperti buku, seragam, dan uang asrama," tuturnya.

Membantu rapi test kepada para santri menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu, sangat mungkin. Sebab saat ini penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan masih tergolong rendah. "Kalau masih rendah penyerapan anggarannya, kenapa tidak dialokasikan sebagian untuk para santri. Misalnya dengan mendirikan pelayan rapid test gratis untuk para santri," ujar Gus Jazil.

Skenario kedua untuk membantu para santri dalam soal rapid test, Gus Jazil mengusulkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi dari asal santri. "Kan bisa bersinergi antar pemerintah daerah," ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, sinergi antar pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat menurutnya mestinya dilakukan. "Agar program yang ada bisa dijalankan sesuai rencana dan terintegrasi. jangan sampai masalah sudah besar baru kemudian minta bantuan," tandasnya.

Bantuan kepada pesantren dalam masalah fasilitas kesehatan dalam pencegahan Covid-19, menurut Gus Jazil, sudah lama diperjuangkan. "Syukur aspirasi kita sudah ditanggapi Istana," paparnya.

Gus Jazil bersuara keras terhadap masalah ini sebab Pondok Pesantren Gontor 2 Ponorogo, Jawa Timur, menjadi klaster Covid-19. Di pesantren favorit itu ada ribuan santri. Tercatat hingga Sabtu, 11 Juli 2020, 12 santri positif terjangkit Covid-19.***