TELUKKUANTAN – Masyarakat miskin di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tidak perlu khawatir lagi ketika berhadapan dengan hukum. Sebab, Pemerintah Kabupaten Kuansing menyiapkan bantuan hukum.

Layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dipastikan setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing mengesahkan peraturan daerah (Perda)-nya pada Selasa (20/8/2024) siang.

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kuansing Darmizar dan dihadiri 25 orang anggota. Sedangkan dari Pemkab Kuansing hadir Bupati Suhardiman beserta kepala OPD.

Dalam pendapat akhir yang disampaikan Solehudin, DPRD Kuansing menyarankan agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkantor di Kuansing.

Kemudian, DPRD menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan LBH yang terakreditasi dan telah membuktikan kerjanya. Ini untuk menjamin bantuan hukum.

Agar tidak terjadi revisi Perda yang berulang-ulang, maka Perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin harus mengakomodir dan mengayomi seluruh aspek masyarakat, baik kategori disabilitas, rentan, lansia serta anak.

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin merupakan amanat dari Pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2011 dan pasal 19 ayat (3) PP nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Menurut Suhardiman Amby, pemberian layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin merupakan salah satu upaya Pemkab Kuansing untuk memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan konsep negara hukum.

"Negara hukum itu mengkaji, melindungi dan menjamin hak asasi warga masyarakat terhadap akses keadilan dan kesamaan hak di hadapan hukum," kata Suhardiman.

Pemkab Kuansing akan menganggarkan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Menurut Suhardiman, hal itu sangat penting agar bantuan hukum dapat terselenggara dengan baik.

"Ini sangat penting. Program ini tidak hanya menjadi upaya untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan kepastian hukum," kata Suhardiman.

Kemudian, lanjut Suhardiman, dengan adanya Perda ini tentu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di tingkat masyarakat.***