BENGKALIS, GORIAU.COM - Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi menerima laporan ada konsultan perencana yang tidak berkoordinasi dengan perangkat desa saat bekerja di lapangan. Dikhawatirkan, hal itu akan menimbulkan konflik kalau hasil perencanaan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kita dapat informasi bahwa konsultan sudah mulai bekerja. Namun, ada laporan mereka ini tidak berkoordinasi ke desa. Harapan kita ya jangan seperti itu," ujar Heru kepada wartawan, Rabu (1/4/2015).

Dikatakan, konsultan perencana harus koordinasi dengan desa atau lurah agar hasil perencanaan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Memang dalam kontrak kerja sudah disebutkan poin-poin yang harus dilaksanakan konsultan perencana. Namun, tetap ada hal-hal tertentu yang perlu dikomunikasikan ke desa.

"Misal ada pembangunan jembatan, yang disebutkan hanya secara umum, di RT sekian RW sekian. Namun, titik yang pasti dimana jembatan akan dibangun tentu harus dikoordinasikan ke desa/lurah," kata Heru.

Tidak hanya ke desa/lurah, Heru juga meminta agar konsultan perencana juga koordinasi dengan UPTD setempat. Hal itu untuk memudahkan UPTD melakukan pengawasan dan melaporkan ke pimpinan kalau ada persoalan yang muncul saat proses perencanaan.

"Intinya kita berharap agar konsultan selalu koordinasi ke desa dan juga UPTD. Kemudian, kita ingatkan juga jangan sekedar copy paste. Tapi harus benar-benar turun ke lapangan," katanya. (ail)