PEKANBARU - Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) untuk sejumlah warga yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Minggu (4/9/2022), namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau menilai kebijakan pemerintah ini kurang tepat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Properti Kadin Provinsi Riau, Delisis Hasanto saat dikonfirmasi, Senin (5/9/2022). Ia menjelaskan, warga tidak mungkin dapat dimanjakan dengan BLT secara terus menerus.

"Saya menilai kebijakan BLT ini adalah kesadaran pemerintah bahwa ada warga yang akan terdampak. Namun, menurut kita yang paling tepat adalah pembukaan lapangan kerja besar-besaran," ujarnya.

Selain itu, ia sendiri menilai bahwa kenaikan BBM ini merupakan kebijakan yang diambil dengan keputusan sulit oleh pemerintah. Pihaknya meyakini, pemerintah pasti sudah melakukan analisis dan pengkajian terlebih dahulu.

"Kenaikan BBM ini perlu kita respon dari dua sisi. Tidak dinaikkan akan menjadi inflasi, sedangkan dinaikkan harganya akan membebani rakyat. Tapi tentu pasti pemerintah sudah melakukan analisis," pungkasnya. ***