WASHINGTON – Semua negara anggota G20 mencemaskan ancaman krisis pangan dunia yang disebabkan pandemi Covid-19, fenomena perubahan iklim, hingga tensi geopolitik yang meningkat karena perang Rusia-Ukraina.

Dikutip dari Tempo.co, kekhawatiran negara-negara anggota G20 tersebut diungkapkan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dalam konferensi pers di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa petang (11/10/2022).

"Dalam pertemuan yang dilewati, semua negara mencemaskan hadirnya krisis pangan yang sangat perlu direspons lebih serius untuk menghadapi kondisi yang akan datang," ujar Syahrul.

Risiko ancaman krisis pangan dan solusinya dirembuk oleh menteri-menteri keuangan dan menteri-menteri pertanian berbagai negara dalam Joint Finance Ministers and Agriculture Ministers (JFAMM) yang berlangsung di Washington. Forum ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari pertemuan G20. 

Syahrul menuturkan rembukan tersebut menghasilkan komitmen semua negara anggota G20 untuk menentukan solusi atas masalah pangan yang dihadapi pada masa mendatang. Negara-negara bersepakat membentuk skema pendanaan global untuk tiga isu prioritas pertanian dan pangan. 

Ketiga isu itu meliputi promosi sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, promosi perdagangan petanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan non-diskriminatif. Ketiga, promosi kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk menjamin kesejahteraan petani di perdesaan. 

Selain menetapkan solusi, pertemuan itu memutuskan strategi yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi hampir semua negara. Misalnya, meningkatkan kapasitas produksi utama untuk komoditas panan yang berdampak pada inflasi. Kemudian, menurunkan importasi, mendorong substitusi impor bagi negara tertentu, serta meningkatkan perdagangan global atau ekspor.

Strategi ini, kata Syahrul, perlu diambil karena dampak pandemi Covid-19 belum berakhir. Ke depan, dunia masih menghadapi krisis karena perubahan iklim dan meningkatkan ketagangan geopolitik. 

"Sebagai bagian komunitas global, G20 berkomitmen mendukung penyediaan menyediakan pangan dan memastikan kecukupan gizi serta menjamin pembangunan ekonomi agar tak ada satu pun yang ditinggalkan," katanya.

Krisis Pangan 2023

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan ancaman krisis pangan yang akan melanda dunia pada tahun 2023. Hal tersebut menjadi isu utama yang dibahas oleh Forum G20.

"Kita akan menghadapi 2023, yang mana akan jauh lebih berisiko dalam hal pangan. Inisiatif, kolaborasi, setelah kami mengidentifikasi dan menguji solusinya, maka kami akan bisa melihat isu apa yang membutuhkan penanganan segera," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers The 1st Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting G20 di Washington DC, Selasa, 11 Oktober 2022.

Ia pun mendorong agar Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Bank Dunia untuk memetakan seluruh respons kebijakan secara global. Sebab, jika tiap pihak mengambil kebijakan tanpa sinkronisasi dengan pihak lain, yang terjadi hanyalah tumpang tindih dan bisa menyebabkan adanya titik krusial yang tidak tertangani.

Bila FAO dan Bank Dunia memetakan dan menguji respons kebijakan di setiap negara, atau regional, dan diterapkan ke global, Sri Mulyani menyebutkan, pengambil kebijakan nantinya bisa mengidentifikasi area mana yang masih perlu tambahan fokus.

"Misalnya, dalam jangka pendek, program pangan apa yang menunjukkan permintaan untuk dukungan kemanusiaan itu meningkat dua kali lipat (doubling), bagaimana menyelesaikan ini?" ujar Sri Mulyani.

Forum Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20, kata bendahara negara itu, juga akan mencari solusi dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap pangan serta mengembangkan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.

Saat ini perkembangan perhatian juga semakin besar terhadap pupuk. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank), FAO dan sejumlah lembaga lainnya dari berbagai negara turut menyoroti soal pupuk.

"Masalah pupuk hari ini akan berdampak terhadap ketersediaan pangan atau bahkan krisis pangan dalam 8—12 bulan ke depan," kata Sri Mulyani.

Kendala pasokan pupuk saat ini, menurut dia, bakal menjadi faktor besar yang memengaruhi ketersediaan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Jika terdisrupsi, risiko terjadinya krisis pangan akan meningkat tahun depan.

Ia memaparkan bahwa isu pangan menjadi sorotan dalam pertemuan para menteri keuangan dan menteri pertanian negara-negara G20. Mereka menyoroti soal ketersediaan pangan, terutama kaitannya dengan pupuk dan nutrisi.

Berdasarkan pertemuan itu, negara-negara G20 menyepakati bahwa pasokan pupuk harus menjadi perhatian agar dunia terhindar dari krisis pangan. Saat ini, terjadi disrupsi pasokan yang menyebabkan harga pupuk meningkat, di antaranya imbas dari serangan Rusia ke Ukraina.

Sri Mulyani menyatakan pembahasan itu akan berlanjut dalam Presidensi G20 India pada tahun depan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia sebagai presidensi tahun ini dalam melakukan pemetaan masalah dan penyusunan kerangka kebijakan awal terkait masalah pangan. "Kita akan menghadapi 2023, yang mana akan jauh lebih berisiko dalam hal pangan," tuturnya.***