JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan, anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp500 triliun, namun jumlah orang miskin di Indonesia hanya berkurang sedikit.

Ditegaskan Azwar Anas, rendahnya efektivitas program pengentasan kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," kata Azwar Anas pada Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023), seperti dikutip dari Liputan6.com.

Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

"Kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," ucap Azwar Anas.

Menpan RB juga meminta kementerian dan lembaga tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.

"Untuk RB (reformasi birokrasi)-nya naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB nya naik. RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas," tegas mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Jumlah Penduduk Miskin 26,36 Juta Orang

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang atau naik 0,20 juta orang dibandingkan Maret 2022. Namun hal itu jika dibandingkan September 2021 menurun sebesar 0,14 juta orang.

"Kalau dilihat dari tenaga kerja yang belum sepenuhnya angkatan kerja tak mampu terserap di pasar kerja akibat pandemi yang melanda kita 2 tahun terakhir ini," ujar Margo dalam acara konferensi pers, di Gedung BPS, Senin (16/1/2023).

Sementara persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin dibandingkan bulan Maret 2022.

"September ini tingkat kemiskinan kita naik tipis 0,03 persen dan ini bahkan kalau kita bandingkan dengn September 2021 angka kemiskinan kita masih turun 0,14 persen poin," terang dia.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret 2022 sebesar 7,50 persen dan pada September 2022 naik menjadi 7,53 persen. Sedangkan untuk penduduk miskin pedesaan di bulan Maret 2022 sebesar 12,29 persen dan pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 12,36 persen.

Perlu diketahui garis kemiskinan (GK) pada September 2022 BPS mencatat sebesar Rp 535.547/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 397.125,00 atau 74,15 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 138.422,00 atau 25,85 persen.

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.***