PELALAWAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan belum menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencantuman kepercayaan pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Itu belum diterapkan. Kita masih menunggu petunjuk dari Menteri," kata Kepala Disdukcapil Pelalawan, Nipto Anin, kepada GoRiau.com.

Dia mengatakan, pihaknya akan mengikuti peraturan dari pemerintah. Dikatakan Nipto, pihaknya juga masih menunggu petunjuk pelaksanan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

"Karena sistemnya kan dirubah dulu. Artinya pemerintah akan melaksanakan itu sesuai keputusan MK," jelasnya.

Nipto menegaskan, terkait pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat.

"Ini kan sedang dalam penyiapan. Karena pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama juga," pungkasnya, Selasa (14/11/2017).

Informasi tambahan, beberapa waktu lalu MK mengabulkan gugatan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk.***