JAKARTA -- Tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi para pegawai KPK dinilai sengaja dilaksanakan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di lembaga antirasuah tersebut.

Penilaian tersebut diungkapkan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono. ''Saya berkeyakinan hasil tes itu tidak signifikan dan kami-kami ini memang tidak diinginkan melanjutkan pemberantasan korupsi di negeri ini,'' kata Giri Suprapdiono di Jakarta, Sabtu (8/5/2021), seperti dikutip dari Republika.co.id.

Diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK yang dijadikan syarat bagi para pegawai KPK untuk beralih dari pegawai independen menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk penyidik senior KPK, Novel Baswedan, sejumlah kepala satuan tugas, pengurus inti wadah pegawai KPK serta pegawai KPK yang berintegritas dan berprestasi lainnya.

Giri menjelaskan, puluhan pegawai dengan status tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan tes tersebut telah 16 tahun bekerja di KPK. Secara pribadi, Giri mengaku pernah mendapatkan penghargaan dari LAN sebagai peserta diklat tim terbaik, bersama direktur seluruh lembaga serta makarti nagari award.

''Ini kontradiksi luar biasa, saya seangkatan dengan Pak Johan Budi saya membantu di Deputi Pencegahan, tentu Pak Johan memahami kontribusi. Tapi dalam tes ini seakan kami tak berkompeten tak penuhi syarat, tentu ini perlu dipertanyakan,'' katanya.

Dikabarkan, dalam TWK tersebut muncul sejumlah soal yang dinilai janggal lantaran tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemberantasan korupsi. Di antara pertanyaan yang muncul yakni pandangan pegawai seputar FPI, Muhammad Rizieq Shihab, HTI, alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, doa qunut dalam shalat hingga LGBT.

Sementara, hasil TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK telah diumumkan pada hari Rabu (5/5). Adapun yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak dua orang.

Giri Suprapdiono juga membenarkan adanya soal-soal janggal dalam TWK.

Giri mengatakan, ada seorang pegawai perempuan yang ditanyakan kesediaannya untuk melepas jilbab. Dia melanjutkan, pegawai tersebut akan dicap egois jika tidak bersedia melepas jilbab untuk kepentingan negara.

''Ini keterlaluan menurut saya. Pegawai yang cerai, lama jomblo kenapa enggak nikah, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengenai wawasan kebangsaan. Jadi kecintaan kami pada republik ini dipertanyakan lagi. Kami menyelamatkan republik ini dari korupsi, kenapa dipertanyakan lagi?'' katanya.

Giri Suprapdiono membenarkan sejumlah nama yang beredar di media memang tidak lulus TWK. Giri dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK di Jakarta, Sabtu (8/5), mengaku termasuk salah satu dari 75 nama yang tak lolos TWK.

''Sama sesuai dengan konpers Ketua KPK bahwa 75 orang tidak memenuhi syarat, memang beberapa nama sama dengan apa yang di media,'' katanya.

Sebagian besar yang tidak memenuhi syarat itu, kata dia, untuk pejabat eselonnya ada delapan orang, satu orang pejabat eselon I (Deputi Koordinasi Supervisi KPK), tiga pejabat eselon II (Giri Suprapdiono sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi), Kepala Biro SDM dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi. Berikutnya, untuk eselon III, yakni Kabag Perancangan Perundang-undangan, Kabag SDM, dan beberapa nama lainnya.

''Sebenarnya yang menarik adalah hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, tujuh kasatgas penyidikan dan dua kasatgas penyelidikan juga merupakan bagian dari 75 itu tadi,'' kata Giri Suprapdiono.***