SIAK SRI INDRAPURA - Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program Kabupaten Siak dengan jaminan bersih dari korupsi, Bupati Siak, Syamsuar menjalin kerjasama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak, Zondri. Kerjasama tersebut terkait implementasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Saya ingin membangun Siak yang bersih dan bebas korupsi," kata Bupati Siak usai meneken nota kesepahaman pelaksanaan TP4D di ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, disaksikan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Siak, Kamis (3/3/2016).

Adapun manfaatkan TP4D tersebut, dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan yang semakin maju, bersih, bebas dari KKN sehingga good governance. "Semoga dengan TP4D ini pelaksanaan penyerapan anggaran di Siak dapat berjalan dengan baik," harapnya.

Kemudian, adanya TP4D ini diharapkan penyerapan anggaran Kabupaten Siak dapat mengalami peningkatan lagi dari 95 persen. Hal ini merupakan sebuah langkah untuk memajukan daerah termasuk juga untuk percepatan pembangunan daerah dan saling menunjang kedua belah pihak agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi.

"Dengan adanya TP4D ini diharapkannya untuk dapat terus mengembangkan pembangunan dan dapat mempercepat program-program," imbaunya didampingi Wakil Bupati Alfedri.

Usai sosialisasi, Syamsuar tidak mau lagi ada persoalan melambat-lambatkan tugas dan keraguan dalam pembangunan. "Karena apa yang disampaikan pak Kajari, begitu penyerapan anggaran itu cepat, kegiatan program itu harus cepat dijalankan," tegas Syamsuar.

"Kalau nanti kita lambat, program kita lambat, ini juga harus kita pertimbangkan, dari satu sisinya, makanya tahun ini saya minta kepada satuan kerja, bilamana ada yang mau ditanyakan mengenai hal ini silakan. Supaya nantinya tidak ada keraguan lagi dalam menjalankan program," tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Kajari Siak, Zondri  saat sosialisasi menjelaskan, salahsatu tujuan TP4D ialah untuk menghilangkan keragu-raguan dikalangan penyelenggaran pemerintah, sehingga terwujud program untuk kepentingan rakyat. Dimana, penandatanganan implementasi TP4D merupakan bagian dari program pemerintahan Jokowi-JK.

"Dipusat juga ada namanya TP4P, ditingkat provinsi juga ada. Didaerah namanya TP4D. Intinya adalah bagian dari upaya pencegahan korupsi mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan," jelas Zondri. ***