MAKASSAR - Polisi menangkap mahasiswi berinisial ED (23) saat melayani pria hidung belang di ranjang kamar hotel berbintang di Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ahad (14/7/2024).

Dikutip dari wartakotalive.com, mucikari berinisial AIF alias Aso (20) yang menjajakan ED kepada pria hidung belang juga diringkus Tim Resmob Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Aso menjajakan ED kepada pria hidung belang melalui aplikasi WhatsApp dengan tarif Rp5 juta sekali kencan.

Penangkapan Aso dan ED dilakukan dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar Ditkrimum Polda Sulsel, di Makassar, Ahad (14/7/2024).

Barang bukti yang diamankan polisi di antaranya berupa: dua alat kontrasepsi (kondom), uang tunai Rp5 juta, iPhone XR warna putih (milik Aso), iPhone 15 Promax biru (milik ED). 

Kepada penyidik, Aso mengakui telah menawarkan jasa prostitusi online ED kepada pria hidung belang melalui aplikasi WhatsApp.

"Aso mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana perdagangan orang (prostitusi online)," kata Kanit Resmob Polda Sulsel Kompol Benny Pornika, Senin.

Lanjut Kompol Benny, Aso menjajakan ED kepada pria hidung belang melalui aplikasi WhatsApp dan mematok tarif sebesar Rp5 juta sekali kencan.

"Dari tarif Rp5 juta itu, Aso mendapatkan fee sebesar 10 persen atau sekitar Rp500 ribu," ungkapnya. 

Aso mengaku telah menjajakan ED sebanyak lima kali dengan tarif Rp1 juta sampai Rp5 juta pada Juli 2024.

Sementara itu, ED, yang menjadi korban dalam perdagangan orang tersebut, mengaku baru pertama kali ditawarkan Aso kepada pelanggan untuk jasa CL (berhubungan badan).

"ED menerangkan bahwa Aso baru pertama kali menawarkan dirinya kepada pelanggan untuk jasa CL," tutur Kompol Benny.

Aso dan ED diamankan di Posko Resmob Polda Sulsel untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Polda Sulsel mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke pihak berwajib jika mengetahui atau menjadi korban praktik prostitusi online.

Sanksi bagi pelaku prostitusi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).***