PEKANBARU - Pengamat Politik Riau, Tito Handoko menilai Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar tidak akan mampu menahan ego sektoralnya untuk tidak membangun koalisi di 9 daerah Pilkada Serentak se-Riau.

Sebagai informasi, ada 9 daerah di Riau yang akan menyelenggarakan Pilkada, diantaranya adalah Siak, Pelalawan, Kuansing, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

Belum bertemunya dua partai ini dalam satu koalisi yang sama, menurut Tito bukan semata-mata karena hijrahnya Syamsuar dan Said Hasyim dari PAN dan Golkar.

Namun, sambung Tito, lebih kepada belum adanya kepentingan antara partai besutan Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto ini. Baik untuk kepentingan di tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Kepentingan ini, jelas Tito bisa banyak hal, baik soal Pilkada misalnya kepentingan pencalonan, bisa juga kepentingan yang lain, mulai dari kepentingan tersurat, tidak tersurat maupun yang tersirat.

"Kalau ketemu, pasti nanti bisa klop. Kita bisa lihat bagaimana PKS dan PDIP bisa berkoalisi di Rohul. Padahal di tingkat nasional kepentingan mereka tak berjumpa," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) ini kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Kamis, (9/7/2020)

Padahal, ujar Tito, PKS dan PDIP secara jelas dan terbuka memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Teranyar kepentingan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dimana, PKS salah satu partai yang paling getol menolak RUU tersebut.

PAN dan Golkar ini, lanjut Tito, bisa saja berkoalisi nantinya di Pilkada serentak 2020. Bersatunya dua partai ini bisa saja dikarenakan kepentingan dibawa oleh kandidat yang akan diusung maupun kesamaan pandangan elite di tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Memang kalau kita lihat hari ini, kepentingan dari kedua partai ini memang belum jumpa. Ditambah lagi dengan prselisihan elite lokal yang memperuncing hubungan antar keduanya. Itu tadi persoalan Syamsuar dan Said Hasyim," tuturnya. ***