JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk menggarap proyek di ibu kota baru karena agenda besar itu tak bisa mengandalkan dana dari APBN saja.

Pemerintah berharap, ada trust dari pihak swasta pada agenda besar pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan."Kalau pikirannya negatif tok, ya repot. Bagi proyek, ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri? APBN habis lah (kalau ditanggung semua oleh negara). Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," kata Jokowi di Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).Langkah ini, ia menegaskan, sebagai alternatif untuk mengamankan APBN. Kata Jokowi, "kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan. Tidak memberi beban ke negara tapi barang jadi bisa lewat PBB, KPBU, bisa lewat investasi swasta, kan banyak,".Keterlibatan pihak swasta dicontohkan Jokowi seperti pengadaan transportasi di ibu kota baru yang menggunakan energi nonfosil ramah lingkungan. Sehingga, mendukung aspek kemajuan di wilayah tersebut."Misalnya ada yang ingin menawarkan, 'Pak, transportasi kami bukan dengan energi fosil tapi nonfosil'. Bagus, saya tanya berapa biayanya. Oh hitungannya masih (perlu dipertimbangkan, Red), silakan kontestasi saja lah!" pungkasnya.***