PEKANBARU - Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad angkat bicara terkait banyaknya pro kontra di tengah masyarakat Indonesia, khususnya Riau, dan terakhir pro kontra ini diakibatkan oleh perbedaan pendapat terhadap Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

"Di dalam dunia sosial kemasyarakatan, selalu ada yang pro dan kontra, itu hal biasa. Saya kira peran pemerintah harus bisa melakukan pembinaan, bukan dengan kekuasaan," kata Politisi Demokrat ini kepada GoRiau.com, Selasa (24/11/2020).

Salah satu tugas pemerintah, kata Achmad adalah pembinaan, maka pembinaan harus dilakukan kepada pihak yang pro maupun kontra, sebab mereka sama-sama warga Indonesia yang harus menerima keadilan, karena menurutnya gesekan-gesekan ini timbul berawal dari ketidakadilan.

"Kalau pemerintah bisa adil, arif dan bijaksana, gesekan-gesekan itu pasti bisa diminimalisir. Karena, pembinaan itu membawa kepada keadilan," tambahnya.

Pembinaan yang dimaksud Mantan Bupati Rohul dua periode ini pemerintah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, misalnya ketika dilakukan hal A, maka akibatnya B, jika B dilakukan, maka akibatnya C dan seterusnya. 

Pembinaan seperti itu, lanjutnya, harus dilakukan setiap saat, baik sebelum membuat kebijakan maupun sesudah membuat kebijakan. Mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah hingga RT dan RW.

Achmad menjelaskan, fungsi pembinaan yang dia sampaikan ini ada tiga, yakni pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.

"Pelayanan akan bermuara kepada kesetaraan atau keadilan. Pemberdayaan akan bermuara ke kemandirian, dan Pembangunan bermuara ke kesejahteraan. Kalau ini dilakukan, InsyaAllah bisa diperkecil gesekan di tengah masyarakat, jangan malah kekuasaan yang dinampakkan," tutupnya. ***