PEKANBARU - Anggota Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Riau, Yuyun Hidayat, melihat ada beberapa persoalan yang menjadi hambatan dalam perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Provinsi Riau.

Legislator Dapil Kampar ini menjelaskan, dirinya sudah berkeliling di sejumlah tempat, baik dalam pertemuan formal maupun informal. Dalam pandangannya, Bumdes yang ada sekarang masih jauh dari tujuan dibentuk.

Dikatakan Anggota Komisi IV ini, Bumdes hari ini masih belum dikelola oleh orang-orang yang kurang memiliki kemampuan bisnis yang ada. Terlebih lagi, kepala desa cenderung menunjuk orang-orang dekatnya.

Karena tidak dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, lanjut Politisi PPP ini, akhirnya Bumdes tidak bisa membaca peluang bisnis dan mentok-mentok Bumdes berjalan normatif saja tanpa ada dampak kepada masyarakat desa secara umum.

"Ya kalau kita tengok, paling cuma jadi koperasi simpan pinjam, atau buat pangkalan LPG. Jadi, dana hibah yang diberikan pemerintah tidak bisa mencapai tujuan peningkatan ekonomi masyarakat desa," kata Yuyun, Kamis (16/9/2021).

Yuyun juga melihat belum ada keseriusan antara stakeholder terkait dalam membangun desa lewat Bumdes ini. Padahal, jika dijalankan dengan serius, dia yakin Bumdes akan sangat bermanfaat.

"Untuk itu, saya sudah buat pelatihan secara zonasi, memberikan materi tentang pelatihan UMKM, sasaran kita adalah Bumdes. Kita undang mereka yang terlibat, mulai dari Kepala Desa, Ketua BPD, dan Direktur Bumdes, supaya mereka bisa satu pemahaman," tuturnya.

Adapun pelatihan ini sudah dia lakukannya di sejumlah titik, salah satunya di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar. Dia berharap Bumdes yang sehat bisa menjadi variabel untuk mewujudkan 'Kampar Naik Kelas'.

Lebih jauh, Yuyun mengaku belum mengetahui bagaimana mekanisme penganggaran untuk Bumdes ini, namun bagi dia Bumdes yang sehat sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan pemerintah.

"Kalau Bumdes-nya sehat, dan memang punya peluang besar, gak susah nyari investasi. Saya yakin pasti banyak orang-orang yang mau menginvestasikan uangnya," tutupnya.

Sorotan kepada Bumdes bukan kali ini saja, sebelumnya Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau, Husaimi Hamidi, juga menyampaikan hal yang sama. Dia bahkan meminta supaya Gubernur Syamsuar menghentikan aliran dana untuk Bumdes yang tak sehat.

"Di Rohil itu, dari 156 Bumdes yang ada, hanya 44 yang memberikan data ke kita, selebihnya tidak bisa memberikan data ke kita. Kalau tidak ada data begini, kita kan tidak bisa membedakan mana Bumdes yang sehat mana yang tidak," kata Ketua Komisi III DPRD Riau ini, Kamis (1/7/2021).

Kalau Bumdes tidak sehat tetap diberikan dana bantuan, menurut Husaimi, itu sangat boros dan tidak berdampak untuk masyarakat. Lebih baik dana bantuan yang berkisar dari Rp 50-100 juta ini dialihkan ke sektor lain.

"Bukan kita tak mau, tapi harus jelas dulu kinerja Bumdes ini, kalau memang bagus, jangankan Rp 50 juta, Rp 500 juta pun mau kita bantu, tujuannya apa? Tujuannya supaya ekonomi desa itu tumbuh," katanya. ***