PEKANBARU, GORIAU.COM - Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar menyebutkan, sasaran anggaran yang ditekankan Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun ke arah rasionalisasi harus diapresiasi dan dimaksimalkan.

Dimana semua kegiatan mubazir dengan postulasi anggaran yang besar pada tahun ini harus dan wajib dipangkas. Karena upaya yang dilakukan Gubri dengan meminimalkan kegiatan formalitas dan hanya mengedepankan laporan, bukan hasil harus ditekan.

Sebut saja seperti perjalanan dinas yang membengkak, banyaknya penataran yang sudah biasa dilakukan dan tidak menjadi prioritas, kemudian seminar-seminar dengan fungsi dan tujuan yang tidak jelas.

"Sudah saatnya kita membatasi ruang gerak kepada pejabat yang bermain. Karena sudah banyak anak negeri kita yang masuk penjara karena bermain dengan anggaran pemerintah," kata Al Azhar.

Penegasan rasionalisasi kegiatan dan anggaran akan dilaksanakan Gubri, H Annas Maamun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun ini.

Namun ada hal yang mengganjal dalam realisasi keinginan Gubri tersebut. Dimana kata Al Azhar, banyak pihak-pihak yang tidak merespon dan mendukung dengan baik apa yang diinginkan mantan Bupati Rokan Hilir tersebut.

"Dimana ada bentuk-bentuk perlawanan terhadap rasionalisasi yang akan dilakukan Gubri, ini sangat disayangkan. Karena apa yang menjadi keinginan Gubri sudah memetakan semua kepentingan masyarakat banyak," jelas Al Azhar.

'Kelalaian' yang biasa terjadi pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama ini harus diubah, baik dalam menyusun kegiatan maupun mata anggaran.***