PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Secara Nasional lebih dari 67 persen masyarakat telah menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah maupun Jaminan Kesehatan Masyarakat. Hal itu sebagai bukti keseriusan pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya. Tidak itu saja, pelayanan kesehatan lainnya, yakni Jaminan Kesehatan Persalinan yang diperuntukan ibu dan bayi itu, juga telah diberikan oleh pemerintah.

Demikian hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, Darwis Alkadam saat menghadiri Peluncuran Kartu Jamkesda dan Jamkesmas bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan yang dipusatkan di kompleks Kantor Camat Pangkalan Kuras, Selasa (19/2/2013). Menurut Kadiskes Darwis Alkadam, pemberian Kartu Jamkesda maupun Jamkesmas itu adalah sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.

"Selain Jamkesda dan Jamkesmas, saat ini masyarakat juga bisa menikmati layanan kesehatan khusus untuk ibu-ibu dan bayi, yakni Jampersal. Hal itu wujud mengurangi angka kematian terhadap ibu dan bayi, karena secara nasional, saat ini angka kematian bayi dan ibu saat persalinan itu makin tinggi," ujarnya.

Tak hanya itu, sambungnya, Diskes Pelalawan juga serius terhadap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini di Kabupaten Pelalawan telah tercatat tenaga kesehatan Bidan PTT mencapai 120 orang dari 118 desa di negeri seiya sekata. Para bidan prodesional itu, imbuhnya, siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ditempatkan di desa-desa.

"Tidak itu saja, saat ini Diskes telah membangun sebanyak 87 Poskesdes sebagai sarana kesehatan masyarakat. Tahun ini, kita kan membangun lagi 3 unit Poskesdes akan dibangun pemerintah untuk mengatasi keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu," katanya.

Sementara itu, Bupati Pelalawan HM Harris pada kesempatan tersebut mengungkapkan betapa pentingnya pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat. Pasalnya, adalah hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang prima, serta tugas pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Tugas kita sebagai pemerintah adalah melayani masyarakat, sebab itu mari segenap pemimpin kita berikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Pemimpin tidak serta merta hanya banyak bicara, namun dibarengi dengan aksi nyata dilapangan," katanya.

Terlebih lagi dalam pelayanan kesehatan, masih kata Harris, adalah hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima, sebagai pelayan tentunya kita bisa bekerja lebih profesional dan maksimal. Para pemimpin, sambung Harris lagi, mulai dari Camat, Kepala Desa, hendaknya mengerti dengan keluhan masyarakat.

"Para Camat, Kades, mesti terjun langsung ketengah-tengah masyarakat. Sehingga paham dan mengerti akan keluhan masyarakat itu, tahu apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat", beber Harris.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyinggung tentang kemiskinan yang melanda masyarakat serta pembangunan skala prioritas yang didambakan masyarakat. Bupati berharap, para Camat dan Kades, lebih peka dalam menyikapi mengapa potret kemiskinan terus melanda.

"Pemimpin mesti tanggap dalam menyikapi garis kemiskinan yang melanda, cari apa penyebabnya dan ramu formulanya sebagi solusinya. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur di pedesaan, Camat dan Kades mesti lakukan musyawarah dengan semua kalangan. Kebutuhan yang bersifat mendasar dan prioritas apa yang sangat didambakan oleh masyarakat, ajukan program melalui Musrenbang, karena kita memiliki dana APBD yang tahun 2013 ini mencapai Rp 1,5 triliun, untuk membangun kebutuhan skala prioritas masyarakat tersebut", ujar Bupati.

Dengan semangat kerja keras dan kebersamaan, sambung Harris lagi, kemiskinan setidaknya setiap tahun terus berkurang, serta perekonomian masyarakat terus membaik.

"Begitu juga dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, saat ini pemerintah tengah gencar membangun Akademi Komunitas, dalam upaya penyelarasan program tehnologi semua bidang di kawasan Teknopolitan yang banyak membutuhkan SDM handal. Kita menginginkan, penduduk tempatan hendaknya bisa menjadi tuan rumah dinegeri sendiri, namun kedepannya dibutuhkan SDM dan skil yang mumpuni menjawab tantangan dunia global pada era 2025 mendatang", terang Harris.

Masih dikatakan oleh orang nomor satu di Kabupaten pecahan Kampar itu, era 2025 merupakan persaingan perekonomian dunia. Dengan skill yang diakui, tentunya mampu menjawab dan berkompetisi di era global itu. Begitu juga dengan penempatan terhadap Tenaga Kerja Lokal yang mencapai 60 persen di setiap perusahaan, bisa terwujud dengan catatan skill yang dimiliki putra daerah mampu bersaing dan teruji.

"Jika skill SDM kita telah teruji, tak tertutup kemungkinan pada era 2025 mendatang, Kabupaten Pelalawan mampu bersaing secara ekonomi dunia dan mampu berada di posisi 12 tingkat dunia. Mimpi itu bisa terwujud dengan upaya kerja keras dan saling bersinergi semua pihak", pungkas Harris.

Disela-sela peluncuran kartu Jamkesda itu, Bupati didampingi Kadis PU Hasan Tua, Camat Pangkalan Kuras Dahnil, serta Dewan, menyempatkan mengunjungi Puskesmas Pangkalan Kuras, serta melihat kondisi Pembangunan Kantor Camat yang baru, namun saat ini masih terkendala dan belum bisa difungsikan.

Camat Pangkalan Kuras Dahnil, mengatakan bahwa pembangunan Gedung baru Camat yang dibangun tahun 2012 itu, pada 31 Desember 2013 telah diputus kontrak terhadap rekanan pelaksana. "Itu telah putus kontrak dan pengerjaannya baru 90 persen. Akibat belum bisa difungsikan gedung baru itu, sedikit mengganggu dalam pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, kantor Camat yang lama dinilai sudah tidak presentatif lagi. Kita berharap agar Pemkab bijaksana, tahun 2013 ini hendaknya dianggarkan lagi untuk proses pengerjaan terakhir, agar gedung baru itu bisa difungsikan dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat", kata Camat Dahnil, disela-sela melihat kondisi Kantor Camat Baru bersama Bupati HM Harris, Dinas PU Hasan Tua, serta anggota DPRD Pelalawan. (ilm)