PEKANBARU, GORIAU.COM - Pengurus Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Riau akan mengusung sebuah rekomendasi tegas untuk menetapkan pelaku kejahatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai teroris dalam isu Musyawarah Nasional (Munas) II yang akan digelar di Jakarta pada 15 September 2015 mendatang.

Gubernur LIRA Provinsi Riau Munahar mengatkan, naskah rekomendasi tersebut saat ini tengah dipersiapkan. Isu tersebut berupa kerusakan lingkungan khususnya akibat pembakaran hutan dan lahan. Salah satunya pencemaran lingkungan berupa kabut asap berkepanjangan akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau yang sudah menjadi ancaman kesehatan warga."Sampai saat ini pemerintah dan aparat hukum terus melakukan upaya pemadaman dan sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan pembakaran, bahkan aparat hukum juga sudah melakukan penangkapan dan menahan sebagai terpidana para pelaku. Tetapi upaya tersebut belum menjawab kesadaran para pelaku. Ancaman kabut asap semakin menggangu kesehatan warga," kata Munahar di Pekanbaru, Kamis (3/9/2015).Perbuatan pelaku pembakaran hutan dan lahan menurutnya bisa dikategorikan sebagai aksi pembunuhan massal secara perlahan-lahan. "Bayangkan saja jika banyaknya warga mempunyai rekam jejak penyakit asma akut atau asma keturunan, setiap hari berminggu-minggu harus menghirup polusi asap yang tidak kunjung hentinya, apalagi pada pada musim panas," sambungnya.Untuk itu, lanjutnya, perlu ada satu aturan lebih tegas lagi untuk oknum pelaku pencemaran lingkungan, karena salah satu faktor merugikan kesehatan orang banyak, bahkan bisa mematikan jika itu terus berkepanjangan terjadi."Kami berharap, isu dan rekomendasi yang akan disampaikan nanti dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan departemen serta lembaga terkait," ujar Munahar.Munas II LIRA sendiri yang bakal digelar di hotel Hotel Bidakara Jakarta rencananya akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo.“Mendagri Tjahyo Kumolo telah mengkonfirmasi kesediaannya membuka Munas LIRA. Kami harap pada kesempatan yang sama tidak ada Rapat Kabinet dengan Presiden Joko Widodo maupun Wapres Jusuf Kalla, agar semua berjalan seperti harapan panitia," kata Presiden LIRA Indonesia, Jusuf Rizal yang telah lama bersahabat dengan MendagriDalam Munas ini juga turut diundang sejumlah tokoh dan pejabat. Sebagai LSM, tegas Jusuf Rizal yang juga Wakil Ketua OKK Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, LIRA adalah organisasi yang pro pemerintah, mendukung konsistensi pemberantasan korupsi namun tetap kritis dan independen mengawasi kinerja pemerintah. (rul)