TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kususnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kedepannya dalam penyusunan program kegiatan harus memiliki data base yang terukur tentang kebutuhan mendasar dan skala prioritas, terutama kebutuhan di sektor perkebunan.

Hal itu dikatakan Anggota Banggar DPRD Inhil, Edi Gunawan belum lama ini, dimana dikatakannya bahwa umumnya masyarakat Inhil priuk nasinya tergantung kepada perkebunan kelapa, dan juga merupakan jantungnya perekonomian di Inhil.

Ia mengatakan, banyak sekali persoalan perkebunan yang wajib menjadi perhatian serius oleh Pemkab, seperti harga kelapa yang murah, alih fungsi lahan, kelapa tua yang sudah tidak berproduksi, serangan hama akibat replanting, intuisi air laut, kebun yang rusak bahkan punah.

''Kondisi dan ketidakberdayaan petani ini apakah hanya sebagai tontonan belaka, satu sisi kita hanya mampu berteriak keras bahwa akan serius untuk memperhatikan perkebunan kelapa, namun realitanya apakah berteriak keras itu sudah sesuai dengan pelaksanaannya,'' sebut Edi Gunawan.

Sementara itu, dikatakan dia, belanja APBD tahun 2015 ini mencapai 2,3 triliun, tapi dipersentasikan pada pos belanja langsung sebesar 1,2 triliun, yang mana belanja untuk penyelesaian persoalan perkebunan hanya sebesar lebih kurang 4 persen.

''Lalu, sejauh mana belanja ini mampu untuk menjawab persoalan ini, biarlah jawaban ini diserahkan kepada Bupati, karena kami percaya kok, bahwa Bupati masih memiliki nurani dan komitmen dalam menyelesaikan persoalan ini,'' harapnya.(ayu)