SELATPANJANG - Sekretaris daerah (Sekda) Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM menghadiri acara Capacity Building yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau di Novotel Hotel Pekanbaru tanggal 18 hingga 20 April 2017. Dalam kesempatan itu, Yulian Norwis memberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau.

Dalam acara Capacity Building Tim TPID Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau di Novotel Hotel Pekanbaru tersebut, Yulian Norwis tidak sendirian. Ia didampingi Kabag Perekonomian Setdakab Kepulauan Meranti Agusyanto Bakar, dan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Ramdhan. Dalam kesempatan itu Sekda Yulian Norwis memberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada TPID Riau

Pertama, Pokjanas TPID berperan penting mengarahkan TPID dalam menjaga stabilitas harga dan berperan sebagai sarana untuk mengatasi aneka persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pusat. Oleh karenanya, kata Icut, acara rutin tahunan TPID ini diharapkan menjadi daya desak kolektif terpadu atas problematika di daerah untuk disampaikan ke Pokjanas TPID. Selanjutnya oleh Pokjanas TPID, akan diteruskan ke departemen dan lembaga terkait yang salah satunya menyangkut upaya Kabupaten Kepulauan Meranti agar mendapatkan izin regulasi sebagai daerah perbatasan untuk memasukkan barang-barang kebutuhan pokok dari Tanjungbalai karimun maupun negara tetangga.

"Agar barang kebutuhan pokok di Kepulauan Meranti tidak melambung tinggi," kata laki-laki yang akrab dipanggil Icut itu.

Kemudian, poin kedua terkait karakteristik inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh gejolak dari sisi pasokan. Oleh karenanya ke depan TPID jangan hanya terfokus pada persoalan gejolak harga tetapi juga berperan menjadi solusi atas aneka problematika seperti peningkatan produktifitas dan kelancaran distribusi. Sebab, panjang rantai distribusi sangat signifikan mempengaruhi angka inflasi. Klausul ini menjelaskan pengendalian angka inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial.

Ketiga, masukan Icut ke TPID Provinsi Riau terkait standar penilaian terhadap keberhasilan suatu daerah dalam menekan angka inflasi. Seharusnya, kata Icut, tidak bisa diperlakukan dan diterapkan sama, karena masing-masing daerah memiliki kondisi, karakteristik, dan letak geografis yang berbeda, apabila diterapkan sama, maka terkesan tidak fair dalam penilaian. Yulian Norwis juga sempat mempertanyakan kategorisasi penilaian hingga suatu daerah masuk dalam perhitungan inflasi secara nasional sementara daerah lain seperti Meranti tidak.

Pada kesempatan itu, Humas BI Riau Rezha Mario, kegiatan Capacity Building yang digelar tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pembekalan bagi TPID. "Melalui kegiatan ini nantinya kita harapkan seluruh TPID di Riau lebih punya kompetensi serta lebih aktif mengendalikan inflasi," ujar Humas BI Riau Rezha Mario.

Acara yang digelar selama 3 hari di Pekanbaru tersebut diikuti oleh 13 TPID. Satu dari TPID Provinsi Riau, dan 12 lainnya dari TPID kabupaten kota se Provinsi Riau. rls