PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, menyoroti kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang berwenang dalam mengurusi persoalan bencana, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau.

Menurutnya, kedua instansi ini harus bisa bekerjasama untuk meminimalisir dampak bencana, terutama bencana banjir yang saat ini tengah terjadi di beberapa lokasi, salah satunya di Rokan Hulu.

Dalam pengamatannya selama di Rokan Hulu, kata Politisi PDIP ini, masyarakat tidak menerima informasi terkait potensi bencana yang akan melanda, jadi saat banjir datang mereka baru tahu.

"Harusnya sudah diumumkan mana daerah yang rawan bencana di Riau, tapi sosialiasi ke masyarakat tidak ada saya lihat. Memberikan informasi dini apa salahnya?" kata Poti, Sabtu (15/1/2022).

Saat bencana banjir di Rohul, lanjut Poti, banyak masyarakat yang tidak menerima informasi terkait potensi banjir. Sehingga, mereka tidak sempat mempersiapkan diri menghadapi ketika banjir datang.

"Yang masyarakat tahu, tiba-tiba di hilir sudah banjir saja, harusnya kan apa yang terjadi di Hulu sudah harus disampaikan ke masyarakat. Curah hujan juga tinggi, yang bisa mendeteksi itu kan hanya BMKG. Makanya, sinergisitas mereka ini yang kita harapkan," tegasnya. ***