PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memiliki harapan besar dengan Stadion Utama Riau di Pekanbaru, menjadi salah satu tempat laga pertandingan Piala Dunia U-20 2021 mendatang. Namun melihat kondisinya sekarang ini, stadion kebangaan masyarakat Riau ini butuh perbaikan untuk beberapa hal.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau berencana menganggarkan perbaikan Stadion Utama Riau dengan menggelontorkan uang Rp35 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau. Sikap ini mendapat sorotan sejumlah pengamat pemerintahan di Riau.

Salah seorang Pengamat Pemerintahan, Saiman Pakpahan mengatakan, bahwa Dispora Riau sebagai leading sector, seharusnya tidak membebani APBD dengan hal itu. Sebab, upaya perbaikan ini dibutuhkan kreatifitas dari seorang pemimpin dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

"Banyak perusahaan besar yang mencari makan di Riau, yang sudah puluhan tahun mengeruk sumber daya alam di Bumi Lancang Kuning. Mereka (perusahaan, red) punya CSR (Corporate Social Responsibility) yang bisa digunakan untuk membantu pemerintah daerah memperbaiki Stadion Utama. Mereka harus peduli, jangan mau untung saja," kata Saiman Pakpahan kepada GoRiau.com.

Kepala Dispora Riau, menurut Saiman, menjadi lokomotif untuk menarik gerbong perusahaan dalam menyalurkan csr ke Stadion Utama Riau. Apalagi, Pemprov Riau sedang menununjukan kesiapannya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. Kenapa hal ini tidak disambut oleh stakeholder yang ada di Riau. Semua seolah-olah menjadi bungkam.

"Pemprov Riau sudah melakukan diplomasi olahraga ke pemerintah pusat, meskipun keputusannya ada di federasi sepakbola international. Tentunya, Stadion Utama Riau harus disiapkan sesuai standar international," ujarnya, Minggu (17/11/2019).

Pihaknya sudah melakukan beberapa survei, terhadap keinginan masyarakat menjadikan Stadion Utama Riau sebagai salah satu tempat laga international. Apalagi, ada efek domino ekonomi dan popularitas jika hal ini terlaksana di Riau.

"Ketika anggaran ini dibebani pada APBD Riau, tentunya masyarakat tidak akan setuju. Karena, bagi masyarakat lebih penting pendidikan dan kesehatan gratis, dibandingkan helat tersebut. Masyarakat butuh kesejahteraan yang berdampak langsung," ungkapnya.

Untuk itu, dikatakan Saiman Pakpahan, semua pihak harus ikut berperan. Bukan hanya pemerintah daerah dan pusat saja yang sibuk-sibuk memperjuangkannya. Banyak perusahaan besar di Riau, kenapa mereka tidak diajak untuk terlibat langsung.

"Selain perusahaan, banyak juga BUMD di Riau yang sudah maju. Mari budayakan gotong royong dalam memajukan daerah. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau perusahaan saja," jelasnya. ***