JAKARTA - Laporan kerja dan rekomendasi Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, diterima Sidang Paripurna DPD sebagai sebuah keputusan yang sah untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Digelar di Ruang Sidang Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/02/2019), semua rekomendasi yang disampaikan langsung ketua Komite IV, Ajiep Padindang, disambut baik oleh seisi sidang.

"Apakah bisa diterima?" tanya piminan Sidang, Nono Sampono (menggantikan OSO yang sedang keluar ruangan) yang disambut gempita seruan "terima!!!" dari para anggota sidang.

"Laporan dan Rekomemdasi dari Komisi IV tadi, Pak Ajiep luar biasa. Saya sendiri-banyak pengetahuan baru buat kita semua," kata Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono usai mengetuk palu pimpinan sidang.

Ads
Yang paling banyak mendapat sorotan positif dari seisi sidang adalah, rekomendasi Komite IV soal Sistem Pembangunan Nasional. Komite IV berharap, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tidak lagi berbasis pertumbuhan melainkan berbasis pemerataan.

"Karena basis pertumbuhan inilah, kesenjangan ekonomi jadi semakin terasa. Karenanya kami mendorong untuk digunakan pendekatan pemerataan bukan pertumbuhan," kata Ajiep.

"Dan kita harus berpikir soal Indonesia Emas. Soal pembangunan Indonesia 100 tahun ke depan. Kalau bukan kita yang merancang Indonesia 100 tahun ke depan, siapa lagi?" ujarnya disambut riuh tepuk tangan seisi sidang.

Terkait soal pembangunan dan pemerataan ini, Komite IV juga menyoroti soal Dana Kelurahan yang dinilai belum terimplementasi optimal oleh pemerintah pusat.

"Dana Kelurahan ini sebagai obat dari kecemburuan dan kesenjangan-yang sebelumnya hanya ada Dana Desa, ini unik untuk diperhatikan," kata Ajiep.

Turut hadir dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-9 masa sidang III tahun sidang 2018-2019 ini, Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (OSO) dan jajaran Wakil Ketua DPD diantaranya Darmayanti Lubis dan Nono Sampono.***