SELATPANJANG - Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kepulauan Meranti, seperti menyurati Gubernur Riau dan Kapolda Riau serta hearing bersama Komisi II DPRD kepulauan Meranti dengan pihak penyelenggara jasa angkutan laut terkait layanan serta kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut yang melewati Pelabuhan Tanjung Buton, Kabupaten Siak.

Namun hal tersebut terkesan sia-sia karena pihak pengelola Pelabuhan Tanjung Buton dinilai egois dalam menentukan tarif serta tidak ditunjang dengan keamanan yang layak bagi penumpang.

Seperti kondisi pelabuhan yang berlubang dan patah yng bisa membahayakan penumpang yang menggunakannya.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah yang juga selaku pengguna jasa tersebut mengaku geram dengan kondisi tidak layak pelabuhan itu.

Dikatakannya,kondisi pelabuhan atau jembatan sudah berbahaya sekali sementara aktifitas di pelabuhan tersebut sangat tinggi.

"Lihatlah kondisinya, sementara penumpang yang melewati pelabuhan ini harus membayar Rp5.000 per orang dan untuk barang sebesar Rp10.000 per potong," ujarnya.

Untuk itu, Ardiansyah meminta kepada pengelola pelabuhan agar bisa mempertimbangkan dan memikirkan keselamatan masyarakat yang melewati pelabuhan tersebut.

"Tolonglah pihak Pelabuhan Rakyat Tanjung Buton ini pakai hati sedikit, masyarakat sudah membayar dan tolong pelabuhannya diperbaiki sebelum memakan korban, kalau dipikir biaya yang dipungut tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti sudah melakukan hearing bersama dinas perhubungan dan juga pihak jasa pelayaran yaitu Speedboat Nagaline, Selasa (25/2/20).

Didalam hearing tersebut pihak Nagaline sudah memberikan opsi lain kepada pengelola pelabuhan Tanjung Buton seperti membayar Rp3 juta perbulan dan menambah gerobak, tetapi ditolak pengelola dan masyarakat disana saat itu. (rls)