JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebutkan proses dan sistem hukum di Indonesia saat ini ibarat hukum versus hukum. Hukum yang mengandung kebenaran sedang melawan hukum yang dimanipulasi.

Dikutip dari Tempo.co, Megawati menyampaikan itu dalam pidato politik pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Ahad (26/5/2024). Megawati mengingatkan, fenomena ini merupakan pekerjaan rumah dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.

“Jadi kalau sikap politik partai, ke depan tidaklah ringan dan juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan, karena menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum versus hukum. Hukum yang mengandung kebenaran berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi,” ucapnya.

Megawati menegaskan, fenomena itu terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Heran saya, KPU kok, enggak ngerti saya, kok bisa nurut? Padahal Komisi Pemilihan Umum. Kan harusnya dia pasti luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), pasti jurdil (jujur dan adil). Jadi apa, netral? Eh, enggak. Pusing dah,” kata Megawati.

“Bawaslu, mana saya dengar semprit? Tidak ada. Kan mestinya semprit itu keras banget kan, prat, prit, apalagi yang kemarin (Pemilu 2024) mestinya prat, prit. Enggak ada. Sepi, sunyi, sendiri,” sambung dia.

Megawati juga menyinggung kasus yang menimpa aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Menurut Megawati, Daniel menyerukan isu lingkungan, tetapi justru dipenjara karena dinilai menyebarkan kebohongan. 

Megawati menyayangkan hal itu. Dia pun heran kenapa penegak hukum melakukan tindakan tersebut.

“Seperti yang saya bilang tadi, hukum versus hukum. Saya bilang ke para penegak hukum, bebaskan dia, gimana sih? Kayak apa nanti yang namanya pecinta lingkungan versus yang merusak. Malah yang ditangkap yang membela,” ucapnya.***