BENGKALIS, GORIAU.COM - Masyarakat pedesaan sangat terbantu dengan program instruksi Bupati Penguatan Infrastruktur Pedesaan yang dicetuskan Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh. Banyak Pemerintah Desa berharap agar dana untuk program ini ditingkatkan lagi tahun 2013.

''Saya mengunjungi sejumlah desa dan berdasarkan laporan dari kepala desa, ternyata program Inbup-PPID ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mereka berharap dananya bisa lebih ditingkatkan lagi agar cakupan infrastruktur yang dibangun bisa lebih banyak,'' ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis, H Eduar, baru-baru ini.

Masyarakat luar banyak yang menilai bahwa APBD kabupaten Bengkalis cukup besar. Di sisi lain mereka juga tidak tahu kondisi infrastruktur di Kabupaten Bengkalis juga cukup memprihatinkan, terutama di desa-desa. Dengan kondisi yang ada, sebenarnya APBD Kabupaten Bengkalis masih belum seberapa. Tidak mengherankan ketika proses penganggaran pada musrenbang desa hingga kabupaten, tidak semua usulan masyarakat yang diakomodir.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki skala prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran. Itulah sebabnya, ada usulan-usulan desa, misalnya semenisasi jalan atau gang yang sudah berkali-kali dilakukan tapi tidak juga terakomodir,” kata Eduar.

Seiring dengan makin besarnya APBD Kabupaten Bengkalis dan kepedulian yang besar dari Pemkab dibawah kepemimpinan Bupati Helriyan Saleh terhadap keterbatasan infrastruktur di desa, diprogramkan Inbup-PPID pada tahun 2012 ini sebesar Rp1 miliar. Diharapkan, dengan adanya program ini, akan meningkatkan akses masyarakat sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan akses bidang ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

“Dengan program Inbup dimana pengerjaannya bersifat swakelola oleh desa, akan banyak manfaat yang dirasakan. Bukan saja desa bisa menentukan infrastruktur apa saja yang bisa dibangun, tapi juga efisiensi dan efektifitas dari anggaran yang dialokaskan. Dengan dana Rp100 juta saja sudah bisa dilakukan semenisasi jalan hingga 200 meter, ini perumpamaan. Sehingga akan lebih banyak infrastruktur yang dibangun,” papar Eduar.

Mantan Kadis Ciptakarya dan Tataruang ini mengatakan, awalnya dirinya merasa program Inbup-PPID ini cukup memberatkan. Karena khuatir masyarakat di tingkat desa tidak bisa mengelola dengan baik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Belum lagi tingkat kegotongroyongan sudah\ mulai luntur yang bisa berdampak kepada terhambatnya program Inbup-PPID. Namun, setelah program ini diluncurkan, ternyata respon masyarakat di tingkat desa cukup baik sekali. Bahkan ada yang mengatakan dana Rp1 miliar tersebut masih kurang.

“Kita akan evaluasi ini, kalau ternyata dana Rp1 miliar ini bisa dimanfaatkan dengan baik maka akan kita tingkatkan lagi. Tap kalau hasilnya asal-asalan akan kita kurangi,” ujarnya. (jfk)