PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Makin tingginya intensitas pemadaman listrik yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata tiap harinya, Selasa kemarin (23/4/2013), untuk kesekian kalinya, DPRD Pelalawan menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi milik Pemkab Pelalawan itu.

RDP yang digelar di ruang rapat DPRD Pelalawan ini dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Pelalwan Suprianto SP dan anggota H Muklis Ali ini diikuti oleh Direktur BUMD Yumardi beserta staf serta Kepala Dinas Pertambangan Energi Ir HT Muktarudin dan H Mabrur selaku perwakilan Riau Power Energi (RPE) selaku anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Pape (RAPP).

Pada RDP terebut, Ketua Komisi C Suprianto meminta kejelasan terkait tingginya pemadaman listrik yang dikelola oleh BUMD kepada para pelanggannya. Pasalnya, pemadaman yang tak beraturan setiap harinya hingga mencapai lebih dari sepuluh kali pemadaman membuat para pelanggan BUMD gerah dikarenakan banyak peralatan elektronik milik warga yang rusak akibat pemadaman tersebut.

Dan kondisi seperti ini telah dirasakan oleh warga dalam beberapa bulan terakhir sehingga membuat warga berencana akan melakukan aksi demo besar-besaran. Namun setelah diredakan dan akan dilakukan pertemuan membahas masalah tersebut oleh DPRD dengan instansi terkait, akhirnya niat warga untuk melakukan aksi demo pada hari Selasa (23/4) dibatalkan.

Namun dari pembahasan tersebut, terlihat jelas bahwa untuk saat ini pihak BUMD tak punya solusi guna mengatasi kekurangan daya sehingga terpaksa harus melakukan pemadaman bergilir. Tapi karena permasalahan tersebut kian lama kian parah, kondisi ini langsung ditanggapi oleh Bupati Pelalawan HM Harris pada Rabu pekan lalu (17/4).

Saat itu, orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan secara tiba-tiba mengumpulkan sejumlah pejabat berkompeten untuk mencarikan solusi soal pemadaman listrik yang dirasakan oleh Pelanggan BUMD. Dari rapat yang dihadiri oleh Management RPE, Distamben Pelalawan dan BUMD Tuah Sekata, akhirnya didapat solusi berupa pinjaman mesin genset yang memilki kapasitas daya setengah Mega Watt (MW), dengan ketentuan BBM ditanggung oleh Pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya, RPE siap membantu dan manajemen setuju meminjamkan mesin pembangkit milik RPE untuk kebutuhan tambahan pasokan daya setengah Megawatt bagi para pelanggan BUMD. Pengoperasionalan mesin ini kita juga tak mau dari pihak kita sendiri, tapi harus bekerjasama dengan pihak BUMD agar sama-sama diketahui. Yang jelas saat ini, mesin kita siap tinggal saja menunggu pasokan BBM untuk operasional mesin tersebut," terang Mabrur, dari pihak perusahaan mewakili RPE anak perusahaan PT RAPP.

Mabrur menerangkan bahwa saat ini RPE mengeluarkan daya untuk kebutuhan masyarakat Pelalawan sebanyak 7 MW, dengan rincian 5 MW untuk PLN sedangkan 2 MW untuk BUMD. Namun dalam beberapa bulan terakhir ini sampai sekarang kondisi turbin pembangkit yang ada di dalam mengalami kerusakan sehingga dampaknya mempengaruhi pasokan listrik baik di dalam Riau Kompleks dan juga mempengaruhi pelanggan BUMD dan PLN.

"Karena itu, untuk bisa normal kembali kemungkinan di bulan Agustus baru bisa normal seperti biasa karena diperkirakan alat yang rusak saat ini baru bisa datang pada bulan itu," ungkapnya.

Namun, sambungnya, akibat kekurangan pasokan daya Listrik yang dirasakan oleh pelanggan PLN dan BUMD saat ini, kalau PLN sudah ada solusi dengan menambah mesin pembangkit sendiri sehingga kekurangan daya yang dirasakan oleh pelangganya bisa diatasi. Hal berbeda bagi pelanggan BUMD karena sampai sekarang belum ada solusi.

"Tapi kemungkinan jika setelah mesin pembangkit yang memiliki kapasitas setengah Megawatt itu beroperasi maka krisis listrik oleh BUMD bisa teratasi," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi, Ir HT Mukhtarudin. Menurutnya, bahwa khusus peminjaman genset milik PT RAPP, Bupati meminta hanya satu bulan meminjam genset tersebut menjelang pengoperasian PLG Langgam Power berjalan. Sehingga menjelang itu masyarakat tidak lagi merasa kecewa atas pelayanan yang diberikan oleh BUMD dan itu dapat memberikan suasana yang kondusif bagi masyarakat.

Sedangkan mengenai sejauh mana kerjasama Pemda dengan BP Migas terkait jual beli gas untuk pasokan energi mesin pembangkit, mantan Kadisbun Pelalawan ini mengatakan bahwa saat ini tinggal pembicaraan tahap akhir untuk harga gasnya.

Menanggapi maslah kekurangan daya selama ini oleh BUMD, Yumardi selaku Direktur BUMD Tuah sekata menyampaikan bahwa sebelumnya pihak BUMD hanya menerima daya bersih dari RPE sebesar 1,5 Megawatt. Sedangkan 5 MW disalurkan ke SP 7 dan Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan sebagai bentuk CSR mereka.

"Dulu sebelum tambahnya pelanggan, 1,5 MW cukup untuk memenuhi kebutuhan perkantoran dan pelanggan yang ada di Desa Kuala Terusan, namun sekarang untuk memenuhi kebutuhan itu hanya cukup memenuhi pasokan daya selain perkantoran dan pelanggan di Kuala Terusan ditambah denan lampu jalan dan lampu taman maka sudah habis sekitar 1,7 MW. Itu belum ditambah jumlah pelanggan BUMD yang saat ini mencapai 3.586 pelanggan, sehingga daya tidak mencukupi walaupun sebagian lampu jalan, lampu taman, lampu sorot dan bahkan di perkantoran dipadamkan tapi tetap tidak sanggup menampung beban puncak di saat Maghrib sehingga terpaksa dilakukan pemadaman," bebernya.

Ditambahkannya, namun dengan adanya solusi dari Bupati Pelalawan HM Harris berupa peminjaman mesin pembangkit dengan daya setengah Megawatt dari pihak RPE nanti, maka setidaknya bisa menjadi solusi terhadap pemadaman listrik oleh BUMD menjelang dioperasionalkan PLTG Langgam Power yang Insya Allah beroperasi pada bulan depan. (ilm)