JAKARTA - Mendagri Muhammad Tito, memeriksa langsung pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Jumat kemarin, Tito turun langsung ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan dalam rilis yang dikutip GoNEWS.co, Sabtu (24/7/2021) menjelaskan, realisiasi anggaran Kabupaten Bekasi relatif rendah. Berdasar data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri per 15 Juli 2021, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; Dukungan vaksinasi 1,16%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp 49.013.377.000 namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp36.108.676.901 atau 72,22%.

Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah. Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63% dan realisasi belanja sebesar 28,12%.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53%, dengan rincian: penanganan Covid-19 35,76%; Dukungan vaksinasi 7,92%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 50,55%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 100%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp 90.123.689.040 namun baru teralisiasi Rp2.674.366.500 atau 2,97%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp92.108.640.000 baru terealisasi Rp19.054.114.013 atau 20,69%.

"Kegiatan ini Insyaallah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan Covid-19 terealisasi dengan baik. Rencananya, Senin (26/7/2021), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten dan Kota Tangerang," kata Benni.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pengarahannya secara virtual kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, Senin (19/7/2021) lalu menyatakan, dibutuhkan kepempinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini (ancaman berbagai varian sebagaimana disampaikan WHO, red).

Presiden menyebut berbagai indikator, termasuk penyaluran Bansos dan realisasi belanja daerah.

Sebagai pengingat, pada Senin yang sama dengan pengarahan presiden tersebut, Kemendagri juga telah menerbitkan Peraturan Mendagri nomor 21/2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.***