JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Siak berharap Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menjadi wadah memperjuangkan kesejahteraan petani khususnya petani kelapa sawit.

“Kita bersama 159 kabupaten atau kota penghasil kelapa sawit berharap wadah asosiasi AKPSI membawa kebaikan bagi penataan kelapa sawit di Indonesia, terutama untuk Kabupaten Siak yang sebagian besar penduduknya bergantung dari perkebunan kelapa sawit. Tentu fokus kita bersama adalah bagaimana harga komoditas sawit di tingkat bawah naik. Pertemuan memiliki efek positif terkait dengan kebijakan yang akan keluar nantinya,'' ujar Wakil Bupati Siak, Husni Merza saat ditemui usai mengikuti Musyawarah Nasional 1 tahun 2022 Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di ABC Internasional Stadium Ancol Jakarta, Sabtu (16/7/2022). 

GoRiau

Husni berharap melalui kebijakan yang diambil pemerintah pusat terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit, kedepan membawa angin segar terutama harga TBS kembali normal.

Untuk diketahui, Kabupaten Siak merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan luas perkebunan kelapa sawit 107,420 ha dan menghasilkan 500 ribu ton Crude Palm Oil (CPO) pertahun. 

GoRiau

“Untuk swadaya saja ada sekitar 200 ribu hektar lebih, belum lagi lahan sawit yang dimiliki swasta dan juga BUMN. Jadi kita masuk salah satu kabupaten anggota Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI),” ujarnya

Acara itu, dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan pengarahan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjahitan yang menyampaikan kondisi aktifitas sawit di Indonesia, termasuk berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya petani sawit.

“Tadi Pak Luhut menyampaikan saat ini sedang dilakukan audit terhadap kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang dikelola swasta, BUMN maupun swadaya masyarakat. Audit ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari audit itu nantinya, bisa menunjukan data dan fakta-fakta di lapangan tentang perkelapasawitan di Indonesia,” ucapnya.

Lanjutnya, pemerintah pusat berjanji dalam kurun waktu 3 bulan kedepan, akan ada kebijakan-kebijakan yang tujuannya mendorong bagaimana kedepan industri kelapa sawit di Indonesia lebih baik lagi, termasuk peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.

“Kita sangat apresiasi, mudah-mudahan apa yang dijanjikan Pak Luhut segera terwujud. Rencana pemerintah ini bisa memunculkan semacam trigger atau pemicu untuk perubahan harga tandan buah segar (TBS) di masyarakat yang lebih berpihak. Karena saat ini harga TBS di setiap daerah bervariasi ada yang Rp 1000/ kg ada yang Rp 800/kg tapi semuanya, dibawah Rp 2000/kg tidak seperti sebelumnya,” urai dia.

Munas 1 Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) tahun 2022 diikut 160 kabupaten dari 22 Provinsi se-Indonesia. (advertorial)