PEKANBARU - Meski sudah berganti Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ternyata belum juga bisa memberi perhatian lebih kepada masyarakat yang berada di perbatasan provinsi, tepatnya di Indragiri Hilir.

Hal tersebut terungkap saat Anggota DPRD Riau Dapil Indragiri Hilir (Inhil), Muhammad Arpah menyampaikan hasil resesnya, Kamis (25/2/2021), dimana dia mengungkapkan bahwa masyarakat di Inhil Selatan mengancam akan pindah ke Provinsi Jambi.

"Pak Gubernur pernah mendengar kabar atau tulisan adanya masyarakat Inhil di bagian selatan yang berbatasan Jambi, yang masyarakat setempat minta pindah ke Jambi, memang benar adanya," kata Politisi PPP ini.

Arpah menegaskan, dirinya mendengar langsung pernyataan tersebut dari masyarakat, karena selama ini mereka merasa belum diperhatikan dalam bidang infrastruktur, dan bidang-bidang lainnya.

Arpah berharap, ancaman ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan dicarikan solusinya, supaya kekecewaan masyarakat ini tidak berlarut-larut lagi.

Ancaman ini bukan kali pertama disampaikan Arpah, dia pernah menyampaikan hal ini, dimana waktu itu merupakan hari-hari terakhir kepemimpinan Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim.

Wan Thamrin sendiri hanya memimpin Riau dalam waktu yang cukup sebentar, karena Gubernur Arsyadjuliandi Rachman memutuskan maju di Pileg 2019, sehingga Wan Thamrin yang waktu itu menjabat Wakil Gubernur, diangkat menjadi Gubernur.

Saat itu, pemicunya adalah kebun kelapa mereka yang tidak bisa lagi menghasilkan buah dengan baik karena terendam air asin akibat intrusi air laut.

"Ini mohon jadi perhatian pemerintah, dana yang ada mohon ditambah. Selama ini masyarakat membangun tanggul secara swadaya, sekarang tak sanggup lagi, mereka butuh bantuan pemerintah," kata anggota DPRD Riau Dapil Inhil, Muhammad Arpah, Senin, 28 Januari 2019.

Masyarakat, kata Arpah, bahkan membandingkan perlakuan Pemerintah Provinsi Jambi kepada kabupaten yang berada tidak jauh dari Kecamatan Renteh.

"Di sana bisa cepat, di sini lambat. Pak kalau begini, kami mau pindah provinsi sebelah saja, pemerintah tak peduli dengan kita," kata Arpah menirukan kalimat perwakilan masyarakat kala itu.

Ia menjelaskan, masyarakat juga merasa lebih dekat dengan provinsi jiran, Jambi, dibandingkan dengan Riau sehingga ancaman ini tidak bisa dianggap main-main.

"Ekonomi mereka juga banyak di sana, mereka menjual hasil kebun ke sana, karena kalau ke Tembilahan jauh, kalau ke Tembilahan lewat jalur laut pelabuhannya juga di Provinsi Jambi," tuturnya.

Sejauh ini, diakui Arpah, sudah banyak masyarakat yang hijrah ke provinsi sebelah karena sudah tidak sanggup lagi bekerja di kebun yang terkena intrusi air laut ini.

"Ditinggalkannya kebunnya, karena tidak sanggup mengelola, mereka pindah ke Jambi, cuma melapor ke perangkat desa saja," tutupnya. ***