PEKANBARU - Kalangan DPRD Provinsi Riau mengecam keras penindasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah China terhadap Muslim Uighur. Pihak DPRD juga mendesak pemerintah pusat melakukan pembelaan bagi muslim Uighur.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman turut menyuarakan kecamannya terkait penindasan sistematis terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang China, karena bertentangan dengan deklarasi universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB). 

"Saya sangat mengecam keras penindasan kepada saudara kita, Muslim Uighur oleh Pemerintah China karena bertentangan dengan HAM PBB," sebut politisi yang akrab disapa Dedet ini di Pekanbaru, Jumat (21/12/2018).

Menurutnya, Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, harus mengutuk China atas perlakuan kejam tersebut.

Pihaknya, lanjut Dedet, juga meminta Pemerintah China untuk menjamin keselamatan dan melindungi hak Muslim Uighur. Termasuk bebas dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya.

Hal senada juga dikatakan wakil rakyat DPRD Riau lainnya, Mansyur HS. Politisi PKS itu menegaskan, sebagai negara muslim terbesar,  pemerintah Indonesia semestinya memberikan perhatian serius terhadap pelanggaran HAM tersebut.

"Kita minta pemerintah Indonesia juga mengecam tindakan itu dan memberikan pembelaan kepada saudara muslim Uighur," terangnya.

Tak hanya mengecam, legislator dapil Pekanbaru itu juga mengajak masyarakat Riau, dan khsusunya anggota dewan yang berkecukupan untuk menyisihkan sebagian dana kemanusiaan sebagai wujud kepedulian dan perhatian kepada umat muslim Uighur di Cina.

"Mari kita sisihkan sebagian pendapatan kita untuk Muslim Uighur. Sebelum itu, umat  Islam khususnya di Riau, bersatu padu mendoakan saudara sesama muslim agar bebas dari kezaliman dan penindasan Pemerintah China," tutupnya. ***