SELATPANJANG - Pakar Lingkungan Elviriadi menerima undangan khusus dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Dalam pertemuan 4 mata itu, Elviriadi menyampaikan 5 poin kepada Siti.

Kata Dosen Fapertapet UIN Suska Riau itu, pertemuan 4 mata tersebut berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. 5 poin penting yang disampaikan ke Siti merupakan aspirasi masyarakat Riau.

"Ya, saya diundang melalui aplikasi WA subuh-subuh dari Ibu Menteri Siti Nurbaya," ungkap anak jati Kepulauan Meranti yang dikenal vokal itu, Selasa (26/12/2017).

"Kesempatan itu saya manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan aspiratif masyarakat Riau," ujar Elviriadi.

Adapun 5 poin yang diutarakan Elviriadi dalam pertemuannya dengan Siti Nurbaya adalah;

Pertama, pengelolaan hutan di Riau yang diatur dalam UU No 32 tahun 1999 seharusnya mensejahterakan masyarakat tepi hutan. Kenyataannya, malah menyusahkan dan bahkan tanah masyarakat ikut terambil.

"Ada yang ganti rugi Rp100 rupiah permeter. Ini ganti super rugi," ujarnya.

Kedua, soal RTRW Riau. Menteri LHK diharapkan segera merespon hasil paripurna DPRD Riau. Tetapi, harus terlebih dahulu diverifikasi dengan cermat. Sebab, menurut Elv, Ranperda RTRW Riau itu baru sebatas inventarisasi penggunaan ruang.

"Jadi belum sesuai dengan amanat UU No 26 tahun 2007 yang menuntut perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan," kata Elv.

Ketiga, salam hangat dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya masyarakat Desa Sungaitohor atas sukses canal blocking guna pembasahan gambut (rewetting). Elviriadi mengaku sudah check pemasangan canal blocking di sana, ternyata dengan cara itu pohon sagu tumbuh subur, daun yang biasanya menguning pada musim kemarau, bisa tetap menghijau.

"Dengan gambut basah, praktis Karhutla pun menjauh. Tetapi tak semua daerah di Riau bisa diatasi dengan canal blocking. Seperti di Inhu, Kuansing, Dumai, harus revegetasi terlebih dahulu, agar asam fenolat dan natrium dalam gambut dapat mengikat air," terang alumni UKM Malaysia itu lagi.

Keempat, Elv mengatakan kepada Mentri Siti bahwa sampai detik ini Presiden Jokowi belum membuat platform nasional penyelamatan lingkungan di tanah air. Road map (peta jalan) nya harus jelas, sinkronisasi antar kementerian dan dengan kepala daerah harus instruksional dan tegas.

"Karena belum ada garis haluan (platform) dari kepala negara, maka Ibu Menteri harus pandai bermain ombak. Rangkul elemen dan tokoh nasional dalam strong leadership green," pesan Elv.

Yang terakhir disampaikan Elv ke Siti Nurbaya adalah, jika kebenaran hendak ditegakkan, yakinlah Allah SWT akan mengirim orang-orang beriman dan idealis akan menyertai perjuangan. Tetapi tujuannya bukan mematikan pembangunan dan dunia usaha di sektor kehutanan, melainkan pembangunan itu harus sustainable (berkelanjutan), adil, memperhatikan daya dukung ekologis, menghormati hak dan harkat masyarakat adat yang tinggal di hutan.

"Untuk itulah kehadiran negara penting guna memastikan dampak lingkungan, rencana kerja, dan pola pensejahteraan rakyat melalui kelola ruang yang adil untuk generasi kini dan akan datang," pungkas Dewan Pembina Gerakan Masa Depan Indonesia (GMDI) itu di akhir bincang-bincang. ***