BENGKALIS, GORIAU.COM - Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh melalui Sekretaris Daerah H Burhanuddin menegaskan bahwa Bengkalis siap menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal tersebut disampaikan Sekda saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas KLA Kabupaten Bengkalis di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB), Rabu (18/6/2014).

Menurut Sekda anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas SDM Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

''Tidak dapat dipungkiri akhir-akhir ini masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak, anak yang terdiskriminasi, eksploitasi anak, anak berhadapan dengan hukum, kejahatan seksual, dan lain-lain. Oleh karenanya upaya menjadi kota layak anak tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemkab melindungi hak-hak anak,'' ujar Sekda.

Dilanjutkan Sekda, salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang  mengintegrasikan sumber daya pembangunan untuk  memenuhi hak  anak.

''Pemkab memandang perlu adanya kebijakan KLA sebagai langkah awal dalam rangka menciptakan pembangunan yang peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan anak,'' imbuhnya lagi.

Menurut Kepala BPP KB Kabupaten Bengkalis, H. Mustafa Hamid yang ditemui di sela-sela acara mengatakan untuk mewujudkan Bengkalis Kota Layak Anak ada 31 indikator yang harus dipenuhi yakni sebesar 1.000 bobot nilai. Hal ini sesuai amanah dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak RI Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/ kota layak anak.

''Rakor hari ini sebagai salah satu upaya  untuk mengetahui sejauh mana  masing-masing dinas instansi terkait telah, sedang dan  akan merencanakan kegiatan terkait dengan maksud dari indikator KLA, dimana BPP KB Bengkalis sudah mempersiapkan indikator-indikator terpilah dari masing-masing dinas instansi terkait yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama,'' tutup Mustafa Hamid. (jfk)