Banyak Jalan Rusak di Riau, Komisi IV Minta Dinas Pantau Kondisi Jalan Setiap Hari

PEKANBARU – Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Sugeng Pranoto, meminta Dinas PUPR untuk rajin melakukan pengecekan terhadap kondisi jalan milik provinsi yang kerap rusak.

Hal tersebut dia sampaikan usai melihat langsung kondisi jalan di beberapa daerah, mulai dari Dapilnya, Inhu-Kuansing, sampai ke daerah Dumai beberapa hari lalu.

Dikatakan Sugeng, kerusakan jalan itu terdiri dari kategori, yakni kategori ringan, kategori sedang dan kategori berat. Kategori ringan adalah yang kerusakan jalannya dibawah 6 persen per 1 km nya.

"Sedangkan ketagori sedang itu diatas 6 persen dan dibawah 15 persen, kemudian kategori berat itu diatas 15 persen," ujar Politisi PDIP ini, Kamis (2/6/2022).

Komisi IV, jelasnya, meminta dinas untuk mencontoh sistem perawatan jalan di Pulau Jawa, dimana mereka punya tim yang melakukan pengecekan jalan setiap 40 km setiap harinya.

Dengan adanya pengecekan seperti itu, lanjut Sugeng, pemerintah bisa melakukan perbaikan kepada jalan yang masih kategori rendah, dan tidak ada pembiaran.

Kondisi hari ini, terangnya, dinas terkesan membiarkan jalan rusak sampai masuk kategori sedang bahkan berat. Kemudian, masyarakat mengeluh dan baru dilakukan perbaikan.

Dia mencontohkan, di Jalan lintas Inhu-Kuansing, banyak jalan yang rusak berat bahkan aspalnya sudah menggunung setinggi 50 cm. Ini akibat dari tidak ada perbaikan saat kondisi jalan masih retak-retak.

"Kalau dilakukan pengawasan tiap hari, begitu ada jalan rusak walaupun ringan, langsung masuk laporan ke kantor, dan kemudian diperbaiki sehingga tidak sampai menjadi lubang besar begitu," katanya.

Jika kerusakan jalan masuk kategori berat, menurut dia, tentu akan memakan biaya yang sangat besar, dan ini sangat merugikan masyarakat. Sebab, APBD Riau hanya habis untuk memperbaiki jalan sementara jalan yang tanah masih banyak di Riau ini.

Persoalan aktivitas truk yang melebihi tonase, Sugeng mengakui itu menjadi salah satu faktor. Dia berharap stakeholder terkait bisa melakukan pengawasan dan pemberian efek kera kepada pelaku usaha.

"Kita sudah hearing dengan perhubungan, ternyata perusahaan lebih milih bayar denda daripada menganti armada. Nanti akan kita undang Satlantas, Perhubungan, dengan PU masalah ODOL ini. Kita tak mau anggaran tenggelam kesana saja, karena rakyat juga butuh pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya," tutupnya. ***