PEKANBARU - Minimnya sumbangan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan, membuat Komisi V DPRD Provinsi Riau akan memanggil sejumlah perusahaan-perusahaan swasta di Bumi Lancang Kuning.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson. Ia mengatakan, pemanggilan tersebut bertujuan untuk membahas masalah perizinan, sumbangan CSR dan masalah perusahaan tersebut.

"Nanti kita akan undang perusahaan-perusahaan untuk membahas soal perizinan, tenaga kerja, CSR. Rencananya akan digabungkan dengan rapat komisi," jelas Aherson kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Rabu (26/12/2018) sore.

Setelah melakukan sidak ke salah satu perusahaan pekan lalu, Aherson mengakui, bahwa ada beberapa masalah yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah.

"Termasuk juga dana CSR yang memang belum sesuai dengan peraturan. Mereka sifatnya hanya menyumbang, bukan menghidupkan perekonomian masyarakat," jelas politisi Demokrat tersebut.

Tujuan pemerintah membuat sumbangan CSR, lanjut Aherson ialah untuk membuat masyarakat setempat juga mempunyai daya ekonomi yang baik dan stabil.

"Bukan hanya menyumbang sapi, beras, tapi sumber-sumber penghasilan masyarakat yang perlu dinaikkan. Bukan masalah besar, tapi usaha nya yang penting," paparnya lagi.

Dari informasi yang ia dapatkan, salah satu contoh perusahaan yang memberikan sumbangan CSR minim ialah PT Wilmar Group International di Dumai.

"Kalau kita hitung, Wilmar ada 13 perusahaan tapi menyumbang CSR hanya Rp 1 miliar setahun, kan miris betul. Seharusnya, perusahaan mendapat keuntungan besar, hak-hak masyarakat juga tidak berkurang," terangny.

Lebih lanjut, dalam pertemuan yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini, diharapkan akan menghasilkan komitmen antara pemerintah, dan perusahaan swasta di Riau.

"Kita minta ada agreement dan komitmen dengan perusahaan-perusahaan di Riau terhadap tenaga kerja, dan sumbangan CSR," tutupnya. ***