PEKANBARU – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran,(FITRA Riau) mengkritisi pembangunan tiga lapangan tenis melalui APBD Riau 2022. Total anggaran ketiga lapangan sebesar Rp9,6 miliar dinilai melukai perasaan rakyat Riau.

Ketiga lapangan tenis tersebut adalah Lapangan Tenis Kejaksaan Tinggi (Kejati) Rp4,4 miliar, Lapangan Tenis Pengadilan Agama Rp1,9 miliar dan lapangan tenis tertutup Rp3,1 miliar.

''Anggaran ini sangat jauh dari upaya pemerintah Riau untuk membawa Riau lebih baik kedepan. Perilaku pemerintah ini masih tidak tahu malu “memboroskan anggaran” untuk belanja yang sama sekali bukan prioritas dan kebutuhan masyarakat Riau,'' ujar Koordinator Fitra, Triono Hadi, Minggu (12/6/2022).

Dikatakannya, anggaran semacam itu menyandera kebutuhan prioritas masyarakat yang semestinya mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai.

''Apa hubungannya membangun lapangan tenis dengan misi Riau Hijau atau dengan tujuan misi untuk Riau Lebih Baik,'' tanyanya.

Adanya alokasi ini juga mencerminkan rendahnya tingkat sensitifitas pemerintah daerah terhadap masalah yang dihadapi warga. Padahal saat ini warga sedang berupaya untuk pemulihan ekonominya akibat Covid-19, warga sedang berperang dengan harga bahan pokok yang tinggi, yang seharusnya menjadi prioritas daerah untuk ditangani.

''Tapi justru pemerintah tidak sensitif, bahkan membelanjakan uang APBD untuk kebutuhan yang pastinya bukan untuk masyarakat kecil. Siapa yang berolahraga itu? Tentu bukan warga kecil,” tambah Triono Hadi.

Dikatakan, banyak fasilitas olahraga yang telah dibangun oleh pemerintah provinsi namun sebagian tidak difungsikan, bahkan sebagian telah rusak parah serta tidak terawat.

''Seharusnya gubenur melihat persoalan pemanfaatan dan realita pembangunan fasilitas olahraga yang saat ini tersedia dengan berkomitmen melakukan realokasi belanja untuk biaya pemeliharaan fasilitas sarana olahraga yang sudah ada,'' tegasnya.

Untuk itu, Fitra meminta Gubernur Riau membatalkan alokasi anggaran tersebut dan meralokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang diharapkan oleh masyarakat. ***