RENGAT- Turunnya pendapatan daerah Provinsi Riau dari sektor DBH Migas (Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas) yang diakibatkan oleh turunnya harga minyak dunia, tentu sangat berdampak pada besaran APBD Riau dan kabupaten/kota yang ada di Riau.

Dengan demikian, untuk menselaraskan besaran pendapatan tersebut, Pemprov Riau harus mencari sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari berbagai sektor. Salah satu yang tengah digalakkan yaitu, pendapatan dari sektor perkebunan.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Riau Muhibul Basyar, dalam arahannya pada Rakornis (Rapat Koordinasi Teknisy pembangunan perkebunan Riau yang diikuti Dinas Perkebunan se Riau, Senin (7/3/2016) di Pematang Reba.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan DBH Migas sebagai sumber PAD terbesar di Riau, harus ada andalan lain selain DBH Migas tersebut," ujar Muhibul.

Maka dari itu, dirinya berharap kepada dinas terkait, perusahaan perkebunan atau masyarakat yang memiliki usaha perkebunan untuk dapat bersinergi. Sehingga, di tahun-tahun selanjutnya, sektor perkebunan bisa menjadi pondasi ekonomi Riau, tegasnya.

"Melalui Rakornis ini, hendaknya kita bisa mempersiapkan dan membangun langkah teknis dan rumus yang matang untuk menggeliatkan sektor perkebunan di Riau ini," pungkas Muhibul tegas.

Dalam pada itu, Wabup Inhu H Khairizal dalam arahannya menyebutkan bahwa, apa yang sudah dihasilkan atau dirumuskan dalam Rakornis tersebut hendaknya dapat menjadi tolak ukur bagi semua pihak.

Terutama dalam menumbuh kembangkan sektor perkebunan ditengah-tengah masyarakat. Tidak hanya sektor perkebunan kelapa sawit, kakao dan jenis tanaman perkebunan lainnya juga harus ditumbuh kembangkan secara bersama.

Selain itu sebut Wabup, mensosialisasikan aturan dan peraturan tentang perkebunan terhadap masyarakat merupakan PR yang wajib dilakukan pemerintah, terutama tentang kewajiban perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

Bersamaan dengan itu, tapal batas wilayah juga harus menjadi perhatian, sehingga tidak terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat.

"Saat ini, cukup banyak kebun milik perorangan yang berkapasitas besar yang tidak memiliki dokumen atau legalitas lengkap. Bahkan, luasannya mencapai ratusan hektar. Jika hal itu ditertipkan, tentu akan mampu mengangkat pendapatan daerah," tutur Khairizal.

Selain itu pula, dengan adanya kelengkapan legalitas kebun tersebut, tentunya akan memberikan perlindungan bagi pemilik.

"Lahan kita semangkin sempit, mari kita manfaatkan dan gali potensi yang ada, sehingga niat untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai pondasi ekonomi Riau bisa tercapai pasca anjloknya harga minyak dunia," tegasnya.

Diakhir sambutannya dan sekaligus menutup Rakornis tersebut, Wabup Inhu mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta Rakornis dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan dan lain sebagainya selama Inhu menjadi tuan rumah Rakornis tersebut.***